Jakarta | Sketsa Online – Rentetan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada akhir November 2025 kembali menyoroti persoalan klasik dalam penanganan kebencanaan, yakni keterlambatan distribusi bantuan logistik ke wilayah terdampak. Meski upaya tanggap darurat telah dilakukan sejak hari-hari awal bencana, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan lambannya bantuan tiba di lokasi mereka.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 16 Desember 2025 mencatat sedikitnya 1.030 orang meninggal dunia, sekitar 7.000 orang mengalami luka-luka, serta 146.758 rumah rusak akibat bencana tersebut. Besarnya dampak bencana ini menunjukkan bahwa fase pascabencana menjadi krusial, terutama dalam 72 jam pertama atau golden time yang sangat menentukan keselamatan korban dan efektivitas penanganan darurat.
Pakar logistik sekaligus dosen Teknik Logistik Universitas Pertamina, Dr. Eng. Iwan Sukarno, ST., M.Eng., CLIP., menilai bahwa keterlambatan bantuan di lapangan tidak selalu disebabkan oleh minimnya pasokan logistik. Dalam banyak kasus banjir bandang di Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara, bantuan sebenarnya sudah tiba cukup cepat di posko-posko utama.
“Masalah utamanya justru berada pada distribusi tahap akhir. Bantuan menumpuk di posko karena sulit menjangkau wilayah terdampak yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Jalan terputus, jembatan rusak, sehingga jalur darat tidak lagi efektif,” ujarnya pada Selasa (23/12).
Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan distribusi. Di satu sisi, logistik tersedia di satu titik, sementara di sisi lain, masyarakat di wilayah yang paling terdampak justru belum tersentuh bantuan. Menurut Dr. Iwan, persoalan ini menunjukkan lemahnya kesiapan sistem distribusi logistik kebencanaan yang berbasis perencanaan dan data.
Ia menekankan pentingnya setiap wilayah rawan bencana memiliki peta distribusi logistik yang disesuaikan dengan karakter geografis dan demografis masing-masing. Tanpa pemetaan yang matang, proses distribusi cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada kondisi darurat di lapangan.
“Pemanfaatan teknologi seperti Geographic Information System (GIS), big data, serta sistem informasi logistik sangat diperlukan. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat memetakan wilayah terdampak secara cepat, menentukan rute alternatif, menetapkan prioritas distribusi, hingga mengoptimalkan penggunaan moda transportasi non-darat,” jelasnya.
Lebih lanjut, bencana di Sumatera ini menjadi pelajaran penting bahwa sistem logistik kebencanaan tidak bisa dibangun secara mendadak. Integrasi rantai pasok lokal dan kemitraan dengan berbagai pihak perlu disiapkan jauh sebelum bencana terjadi agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi pada masa golden hours, sembari menunggu bantuan dari pusat.
“Bencana memang tidak dapat dihindari, tetapi keterlambatan bantuan seharusnya bisa diminimalkan. Kuncinya ada pada sistem logistik berbasis data, teknologi, dan kolaborasi dengan kapasitas lokal, seperti penyedia transportasi, jaringan ritel, hingga perusahaan logistik di daerah,” tegas Dr. Iwan.
Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada pengembangan teknologi dan solusi aplikatif, Universitas Pertamina terus mendorong kontribusi nyata dalam penguatan sistem kebencanaan nasional. Melalui pendekatan interdisipliner dan peminatan seperti sustainable energy logistics pada Program Studi Teknik Logistik, Universitas Pertamina menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan, ketahanan sistem, dan dampak sosial.
Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi bencana, sehingga distribusi bantuan ke depan tidak lagi terhambat, dan keselamatan masyarakat dapat lebih terjamin. (el’s)
