Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru guna menjawab tantangan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
CIBINONG, Bogor | Sketsa Online – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan arah pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada tiga sektor utama, yakni penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2027. Forum ini menjadi momentum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah dengan menghimpun aspirasi dari desa hingga kecamatan.
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai sekitar 6,19 juta jiwa yang tersebar di 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terus berkembang dan semakin kompleks.
“Pembangunan Kabupaten Bogor pada tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur, peningkatan layanan dasar masyarakat, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah,” tegas Rudy.
Di sektor infrastruktur, pemerintah daerah masih menjadikannya sebagai prioritas utama. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp300 miliar untuk perbaikan jalan, khususnya di wilayah barat seperti Rumpin, Parung Panjang, Gunung Sindur, Sukajaya, hingga Nanggung.
Ke depan, pembangunan infrastruktur jalan akan terus diperluas. Di antaranya pembangunan akses jalan sepanjang 18 kilometer di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pembangunan jalan di wilayah Cijeruk, serta pengembangan jalur penghubung kawasan Transyogi menuju pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah timur Kabupaten Bogor.
Selain itu, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat guna mengurangi dampak aktivitas kendaraan tambang terhadap masyarakat.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Pemkab Bogor juga memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi warga dengan nilai pajak di bawah Rp100 ribu.
Di sektor kesehatan, program Universal Health Coverage (UHC) terus diperkuat melalui jaminan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Saat ini, pemerintah daerah telah menanggung iuran BPJS bagi sekitar 6,19 juta penduduk.
“Bagi kami, hak dasar masyarakat adalah kesehatan dan pendidikan. Pemerintah harus hadir memastikan seluruh warga mendapatkan akses pelayanan kesehatan,” jelas Rudy.
Sejumlah proyek strategis juga disiapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir Galuga yang ditargetkan mampu menghasilkan listrik hingga 50 megawatt.
Selain itu, pemerintah pusat juga menunjuk Kabupaten Bogor sebagai lokasi pembangunan sport center bertaraf internasional di Kecamatan Rancabungur dengan luas lahan mencapai 500 hektare.
Rudy menegaskan, seluruh program pembangunan tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari DPRD, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga seluruh elemen masyarakat.
“Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu pihak saja. Harus dengan semangat kebersamaan, kebhinekaan, dan rasa cinta terhadap daerah,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus melakukan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah berjalan, sekaligus merumuskan langkah strategis agar pembangunan dapat merata dan menjangkau seluruh wilayah.
