CIBINONG, Bogor | Sketsa Online – Menjelang gelombang pergantian kepala desa yang diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun ke depan, Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan pentingnya penguatan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawal keberlanjutan pembangunan di desa.
Hal tersebut disampaikan Rudy saat menghadiri Rapat Koordinasi BPD Kabupaten Bogor yang diselenggarakan oleh Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) di Lapangan Tenis Indoor Kapten Muslihat, Gelora Pakansari, Cibinong, Jumat (6/3). Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus penguatan sinergi antaranggota BPD dalam menjaga stabilitas pembangunan desa.
Rudy menilai, dinamika politik desa yang akan muncul menjelang berakhirnya masa jabatan kepala desa dapat memengaruhi jalannya program pembangunan. Karena itu, peran BPD dinilai semakin strategis dalam memastikan program-program pemerintah tetap berjalan optimal.
Banyak Kepala Desa Akan Purna Tugas
Dalam sambutannya, Rudy Susmanto mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa yang tersebar di 416 desa dan 19 kelurahan. Sebagian besar desa tersebut akan menghadapi masa transisi kepemimpinan karena kepala desa akan mengakhiri masa jabatannya dalam waktu dekat.
Menurut Rudy, pada tahun 2026 hingga 2027 diperkirakan akan terjadi banyak pergantian kepala desa. Situasi ini tentu akan membawa dinamika tersendiri dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Pada tahun 2026 dan 2027 ada banyak kepala desa yang juga akan purna tugas. Kondisi ini tentu akan mempengaruhi dinamika pembangunan desa,” ujar Rudy.
Ia menjelaskan bahwa menjelang berakhirnya masa jabatan, fokus kepala desa biasanya mulai bergeser pada proses konsolidasi politik menjelang pemilihan kepala desa berikutnya. Dalam kondisi tersebut, BPD memiliki peran penting untuk memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
BPD Jadi Pengawal Program Prioritas
Rudy menegaskan, keberadaan BPD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam menjaga kesinambungan pembangunan.
Ia menyebutkan sejumlah program strategis nasional maupun daerah yang harus tetap berjalan tanpa hambatan, meskipun desa sedang berada dalam masa transisi kepemimpinan.
Program-program tersebut antara lain Koperasi Desa Merah Putih, Operasi Desa Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG), percepatan penanganan tuberkulosis (TBC), hingga pembangunan infrastruktur desa.
“Berbagai program strategis nasional maupun daerah harus tetap terlaksana. BPD memiliki peran penting untuk memastikan program tersebut berjalan dengan baik di tingkat desa,” jelasnya.
Menurut Rudy, keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat.
Dorong Konsolidasi Organisasi BPD
Selain menekankan fungsi pengawasan, Rudy juga mendorong seluruh anggota BPD di Kabupaten Bogor untuk memperkuat konsolidasi organisasi agar memiliki visi dan arah yang sama dalam mengawal pembangunan desa.
Ia mengajak anggota BPD untuk aktif dalam wadah organisasi seperti Abpednas sehingga komunikasi antaranggota BPD dapat terjalin lebih baik.
“BPD harus bersatu dalam satu wadah organisasi agar memiliki kesamaan visi dan frekuensi dalam mengawal pembangunan desa,” kata Rudy.
Menurutnya, ketika desa menghadapi masa transisi kepemimpinan, BPD harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan.
Dukungan Kejaksaan untuk Pengawasan Dana Desa
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen sekaligus Dewan Pengawas Abpednas, Reda Manthovani, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPD di desa.
Ia menilai, konsolidasi yang dilakukan saat ini sangat tepat karena bertepatan dengan banyaknya kepala desa yang akan mengakhiri masa jabatannya dalam beberapa tahun ke depan.
“Momentum ini harus dimanfaatkan oleh teman-teman BPD agar program-program prioritas nasional maupun daerah di desa dapat dimonitor dan disukseskan bersama,” ungkap Reda.
Reda juga menegaskan bahwa jajaran kejaksaan siap memberikan dukungan kepada BPD dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dari BPD akan membantu meminimalisir potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.
Sejalan dengan Program Pembangunan Nasional
Lebih lanjut, Reda menjelaskan bahwa penguatan peran BPD juga sejalan dengan visi pembangunan nasional yang menempatkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan amanah Asta Cita ke-6 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni membangun Indonesia dari desa.
“Amanah tersebut menegaskan bahwa pembangunan desa harus menjadi prioritas untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Karena itu, peran BPD menjadi sangat penting sebagai pengawas sekaligus mitra pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
BPD Diharapkan Jadi Motor Pembangunan Desa
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh anggota BPD di Kabupaten Bogor semakin memahami peran strategis mereka dalam menjaga keberlanjutan pembangunan desa.
Dengan jumlah desa yang mencapai ratusan, keberhasilan pembangunan Kabupaten Bogor tidak lepas dari peran aktif BPD dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.
Rudy Susmanto pun berharap BPD mampu menjadi motor penggerak pembangunan desa, terutama dalam menghadapi masa transisi kepemimpinan desa yang akan terjadi dalam beberapa tahun mendatang.
“BPD harus menjadi pengawal pembangunan desa agar program pemerintah tetap berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
