Depok | Sketsa Online – Sekretaris Komisi B DPRD Kota Depok, Hj.Endah Winarti, memanfaatkan kegiatan reses masa sidang kedua tahun 2026 di Kecamatan Sukmajaya sebagai ruang untuk menyerap sekaligus menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat.
Dalam forum tersebut, warga menyampaikan beragam persoalan yang masih dihadapi di lingkungan mereka, mulai dari infrastruktur yang belum optimal, keterbatasan fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga kebutuhan dukungan untuk kegiatan sosial keagamaan.
Antusiasme masyarakat terlihat dari banyaknya permintaan kehadiran reses di tingkat RT dan RW. Karena keterbatasan waktu dan jumlah titik kunjungan, tidak seluruh wilayah dapat dikunjungi secara langsung. Untuk memastikan aspirasi tetap terserap secara merata, sejumlah RW kemudian dikonsolidasikan dalam satu forum bersama.
“Alhamdulillah, pada reses kali ini banyak RT dan RW yang meminta kehadiran kami. Karena tidak bisa menjangkau semuanya, beberapa RW kami kumpulkan agar aspirasi tetap terserap,” ujar Endah pada Kamis (7/5/26).
Dalam kesempatan itu, Endah juga memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penganggaran pembangunan daerah. Ia menjelaskan bahwa usulan yang disampaikan warga pada tahun 2026 diproyeksikan dapat direalisasikan pada 2027 melalui proses yang saat ini tengah berjalan di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Sementara itu, sejumlah program yang telah diusulkan pada 2025 untuk pelaksanaan 2026, kata dia, sebagian mulai direalisasikan. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa proses pembangunan daerah berjalan mengikuti siklus anggaran tahunan.
Meski demikian, percepatan program masih dimungkinkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang biasanya dibahas pada pertengahan hingga akhir tahun.
“Sering ditanyakan kenapa program tidak langsung terealisasi. Kami jelaskan bahwa siklus anggaran itu tahunan, kecuali melalui APBD-P yang biasanya berlangsung sekitar Juli sampai September,” jelasnya.
Selain persoalan pembangunan fisik, warga juga menyampaikan kebutuhan dukungan terhadap kegiatan sosial dan keagamaan, seperti majelis taklim, Maulid Nabi, hingga kegiatan yasinan.
Menanggapi hal tersebut, Endah mendorong pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebagai solusi alternatif ketika kebutuhan masyarakat belum dapat diakomodasi melalui APBD.
“Untuk kegiatan seperti Maulid dan yasinan yang belum terakomodasi di APBD-P, kami akan membuka akses ke perusahaan agar bisa dibantu melalui CSR,” tuturnya.
Disektor infrastruktur lingkungan, warga turut mengusulkan pembangunan fasilitas di lahan pekarangan dengan nilai sekitar Rp50 juta. Namun, usulan tersebut masih terkendala status lahan yang belum memiliki kepastian hukum karena masih bersifat pinjam pakai dengan batas waktu tertentu.
“Kami tidak bisa menganggarkan jika status lahannya belum jelas,” kata Endah.
Keluhan lain yang mencuat dalam reses tersebut adalah keterbatasan fasilitas kesehatan di wilayah Tirtajaya. Warga menilai kebutuhan puskesmas masih belum terpenuhi, meski kawasan tersebut telah berkembang cukup lama.
“Ada RT yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi wilayahnya belum mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai. Ini menjadi perhatian kami,” tegasnya.
Di bidang pendidikan, kebutuhan pembangunan SMP dan SMA negeri di wilayah Tirtajaya menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga. Endah menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pembangunan daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi muda.
Namun demikian, proses pengadaan lahan sekolah hingga kini masih terkendala persoalan administrasi dan perizinan.
“Ini harus digarisbawahi, pendidikan itu sangat penting. Kami terus mendorong percepatan pengadaan lahan sekolah agar tidak terus terkendala,” ujarnya.
Selain sekolah, kondisi kantor kelurahan di wilayah Tirtajaya yang dinilai belum representatif juga turut menjadi perhatian masyarakat. Endah berharap pembangunan kantor kelurahan dapat segera direalisasikan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi warga.
Di akhir kegiatan, Endah juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah melalui kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurutnya, hasil pajak daerah pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Melalui kegiatan reses ini, Endah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap aspirasi warga, baik melalui jalur penganggaran resmi maupun kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemanfaatan program CSR perusahaan.
“Kami akan terus berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat, baik melalui APBD maupun sumber lain yang memungkinkan, agar kebutuhan warga bisa segera terjawab,” tutupnya. (el’s)
