CIBINONG, Bogor | Sketsa Online — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memperkuat tata kelola perizinan sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah, menarik investasi, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong reformasi sistem perizinan guna menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif. Langkah ini dilakukan secara terintegrasi bersama seluruh perangkat daerah agar setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rapat koordinasi perizinan yang digelar di Pendopo Bupati Bogor, Cibinong, Jumat (17/4), Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan bahwa perizinan menjadi salah satu faktor kunci dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Menurut Rudy, sistem perizinan yang kuat tidak hanya mempercepat realisasi program strategis nasional dan daerah, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Perizinan yang baik harus mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ujar Rudy Susmanto.
Ia menambahkan, percepatan layanan perizinan yang berdampak langsung terhadap pembangunan dan peningkatan PAD menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Namun demikian, seluruh proses tetap dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Pemkab Bogor juga terus melakukan pembenahan sistem, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi proses perizinan. Upaya ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dengan penguatan tata kelola perizinan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif, mempercepat pembangunan lintas sektor, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional.
Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pusat juga terus diperkuat guna memastikan setiap kebijakan pembangunan berjalan harmonis dan berkelanjutan.
