Rapat Pokir DPRD Depok Solid, Edi Masturo Soroti Fasilitas 100 Posyandu

Depok | Sketsaonline – Rapat internal terkait penyelarasan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Depok berlangsung solid dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, usai mengikuti rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kota Depok, pada Rabu (11/3/2026).

Edi menjelaskan, rapat tersebut menjadi forum penting bagi para anggota dewan untuk menyelaraskan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari daerah pemilihan masing-masing agar dapat terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menurutnya, suasana rapat berjalan penuh kebersamaan dan menunjukkan komitmen bersama dari seluruh anggota DPRD untuk mengawal aspirasi masyarakat.

“Intinya dalam rapat tadi sudah gayung bersambut. Semua pihak saling bekerja sama dengan baik dalam menyelaraskan pokok-pokok pikiran dewan,” ujar Edi.

Ia menambahkan, dalam pembahasan penyelarasan Pokir tersebut sektor infrastruktur masih menjadi salah satu fokus utama. Selain pembangunan fisik di berbagai wilayah, perhatian juga diarahkan pada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat lingkungan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah keberadaan pos pelayanan terpadu (Posyandu).

Lebih lanjut, Edi mengungkapkan, saat ini terdapat sekitar 100 posyandu di Kota Depok yang masih berstatus menumpang atau belum memiliki bangunan sendiri.

“Ada pengajuan sekitar 100 posyandu yang saat ini statusnya masih menumpang. Hal ini tentu menjadi perhatian agar ke depan dapat memiliki tempat yang lebih layak,” jelasnya.

Ia menilai, keberadaan fasilitas posyandu yang memadai sangat penting karena menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di lingkungan masyarakat.

Tak hanya itu, dalam proses penyelarasan tersebut, DPRD Kota Depok juga berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok, Dadang Wihana. Koordinasi ini dilakukan agar data aspirasi yang dihimpun para anggota dewan dapat disinkronkan dengan sistem perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Dengan adanya penyelarasan ini, diharapkan berbagai usulan masyarakat yang disampaikan melalui Pokir DPRD dapat masuk dalam prioritas program pembangunan Kota Depok.

Kemudian, Edi juga mengajak masyarakat untuk aktif menyampaikan aspirasi pembangunan melalui anggota DPRD di daerah pemilihannya masing-masing. Dengan begitu, kebutuhan warga di tingkat lingkungan dapat diperjuangkan secara resmi dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Warga bisa mencari akses melalui anggota dewan di dapilnya terkait pengajuan atau aspirasi masyarakat, sehingga dapat terakomodir dalam perencanaan pembangunan,” pungkasnya.

Ia berharap proses penyelarasan Pokir DPRD Kota Depok ini dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan setiap aspirasi masyarakat mendapat ruang dalam pembangunan Kota Depok ke depan. (el’s)