Depok | Sketsa Online – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan bahwa penataan transportasi publik terintegrasi menjadi arah baru kebijakan mobilitas Kota Depok dalam menghadapi persoalan kemacetan yang semakin kompleks dan berdampak luas terhadap produktivitas masyarakat.
DPRD Kota Depok, berkomitmen mengawal kebijakan tersebut melalui dukungan anggaran, regulasi, serta pengawasan implementasi di lapangan.
Ade menjelaskan, peningkatan volume kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan telah menjadikan kemacetan sebagai persoalan struktural yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial.
Oleh karena itu, DPRD mendorong kebijakan transportasi yang menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur pendukung sekaligus penguatan angkutan umum sebagai satu kesatuan sistem.
Sebagai langkah awal, DPRD mendukung penganggaran pembebasan lahan dan pembangunan jalan alternatif Engram – Pemuda, serta pelebaran Jalan Pemuda – Parung Bingung.
Infrastruktur tersebut dirancang untuk membuka akses baru, memperbaiki distribusi arus lalu lintas, dan mengurangi tekanan di ruas-ruas padat aktivitas ekonomi dan permukiman.
Namun demikian, Ade menekankan bahwa pembangunan jalan tidak boleh menjadi solusi tunggal. Ia mengingatkan bahwa tanpa sistem transportasi publik yang kuat dan terintegrasi, pelebaran jalan justru berpotensi meningkatkan ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.
“Pembangunan infrastruktur jalan harus berjalan seiring dengan penguatan transportasi publik. Jika tidak, kemacetan hanya akan berpindah lokasi, bukan terselesaikan,” ujarnya pada Rabu (24/12).
Dalam kerangka kebijakan tersebut, DPRD mendorong penambahan rute angkutan umum secara bertahap yang terhubung langsung dengan simpul transportasi publik, seperti terminal, stasiun kereta, dan pusat kegiatan masyarakat. Pengembangan layanan bus kota diarahkan menjadi tulang punggung mobilitas harian warga Depok.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Depok juga mengawal penambahan trayek Transjakarta melalui koordinasi lintas wilayah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, serta Kementerian Perhubungan. Integrasi lintas daerah ini dinilai penting mengingat tingginya mobilitas warga Depok menuju Jakarta untuk bekerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Selain perluasan rute, DPRD menaruh perhatian besar pada kualitas layanan transportasi publik. Ade menyebut, keterlibatan pengusaha angkutan kota menjadi bagian strategis dalam transformasi sistem transportasi. Melalui program peremajaan armada, kendaraan yang beroperasi diharapkan memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan layanan.
Ia menilai, peningkatan kualitas armada dan pelayanan akan menjadi faktor penentu dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap angkutan umum. Dengan layanan yang lebih baik, masyarakat didorong untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
Penataan transportasi publik, lanjut Ade, juga menuntut kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Kota Depok. Sinergi lintas pemerintahan dibutuhkan agar kebijakan transportasi tidak berjalan terpisah, melainkan saling mendukung dan efisien dari sisi pembiayaan.
Integrasi sistem transportasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah Depok secara menyeluruh, baik pada koridor timur – barat maupun utara – selatan. Dengan jaringan yang saling terhubung, akses masyarakat terhadap pusat pendidikan, layanan kesehatan, kawasan ekonomi, dan fasilitas publik diharapkan semakin merata.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari, DPRD juga mendorong percepatan penambahan armada pada trayek-trayek strategis. Langkah ini dinilai krusial guna mengurangi waktu tunggu, mencegah penumpukan penumpang, serta meningkatkan ketepatan jadwal layanan.
Tak hanya itu, Ade juga menegaskan bahwa transportasi publik bukan sekadar alternatif, melainkan kebutuhan mendasar bagi kota dengan pertumbuhan penduduk dan kendaraan yang tinggi seperti Depok.
Sistem transportasi publik yang terintegrasi diyakini mampu menjadi solusi jangka panjang dalam menekan kemacetan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Jika mobilitas harian warga dapat dilayani secara massal dengan sistem yang nyaman, mudah diakses, dan aman, maka ketergantungan terhadap kendaraan pribadi akan berkurang. Di situlah kemacetan bisa ditekan secara berkelanjutan,” tegasnya.
Terakhir, Ia menambahkan, keberhasilan kebijakan transportasi publik membutuhkan komitmen jangka panjang dari pemerintah dan DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat.
Perubahan pola mobilitas, menurutnya, menjadi kunci dalam mewujudkan sistem transportasi yang tertib, efisien, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kepentingan publik jangka panjang. (el’s)
