Depok | Sketsa Online – Merebaknya isu kerawanan bencana yang viral di media sosial mengundang respons tegas dari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok sekaligus anggota Komisi A, Edi Masturo.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Depok harus menempatkan mitigasi bencana sebagai prioritas utama, mengingat kondisi kerentanan wilayah yang terus berulang setiap tahun.
Edi menyoroti langsung kondisi geografis dan ragam potensi ancaman yang dihadapi warga Depok.
“Secara umum, Kota Depok memiliki tingkat kerawanan bencana yang harus diwaspadai, terutama potensi banjir, genangan, longsor di wilayah tertentu, serta pohon tumbang saat cuaca ekstrem,” ujarnya pada Senin (8/12).
Ia menambahkan bahwa Pemkot bersama BPBD memang telah menyusun peta kerawanan bencana, namun dokumen tersebut harus benar-benar menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan dan pembangunan.
“Peta kerawanan bencana itu harus menjadi dasar prioritas pembangunan dan mitigasi risiko, bukan hanya dijadikan arsip atau formalitas,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu kelemahan dalam identifikasi risiko adalah lemahnya koordinasi antarinstansi. Karena itu, Komisi A terus mendorong penguatan sistem kerja lintas sektor.
“Komisi A mendorong penguatan koordinasi lintas sektor melalui rapat kerja dan monitoring berkala dengan BPBD, camat, lurah, hingga perangkat kewilayahan. Kami menekankan pentingnya pola komunikasi berjenjang dan sistem komando yang jelas agar respons kebencanaan dapat berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi hingga tingkat RT/RW,” paparnya.
Lebih lanjut, saat ini merupakan puncak musim hujan, Edi menilai kesiapan Kota Depok memang meningkat, tetapi belum menyentuh titik ideal.
“Masih ada sejumlah titik rawan banjir dan genangan yang perlu penanganan lebih serius. Kami juga memberi perhatian pada potensi pohon tumbang serta risiko longsor di wilayah dengan kontur tanah yang labil,” ungkapnya.
Ia mengatakan bahwa pembersihan drainase, pengerukan sedimentasi, dan pemangkasan pohon rawan tumbang harus dilakukan secara berkala, bukan hanya ketika bencana sudah terjadi.
“Upaya pembersihan drainase dan pemangkasan pohon menjadi hal yang terus kami dorong kepada perangkat daerah terkait,” tambahnya.
Selain itu, Edi menyoroti kebutuhan penguatan sistem peringatan dini berbasis teknologi.
“Komisi A mendorong Pemerintah Kota Depok untuk mengoptimalkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan sirine peringatan, pesan singkat (SMS blast), serta integrasi dengan aplikasi layanan darurat,” kata Edi.
Kemudian, Ia juga meminta pemerintah memperbanyak alat pemantau tinggi muka air di titik rawan untuk memberikan peringatan cepat kepada warga.
Menurutnya, keberhasilan mitigasi juga sangat ditentukan oleh keterlibatan masyarakat.
“Kami memberikan perhatian besar pada penguatan peran masyarakat. Edukasi kebencanaan di sekolah, pembentukan kampung siaga bencana, serta pelatihan relawan di tingkat kelurahan terus kami dorong agar masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek utama dalam upaya mitigasi bencana,” jelasnya.
Tak hanya itu, Edi juga menyampaikan pesan khusus kepada warga Depok agar tidak lengah menghadapi potensi bencana pada musim penghujan.
“Kami mengajak seluruh warga Kota Depok untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah ke saluran air, serta segera melaporkan potensi bahaya di lingkungannya,” tutupnya.
Ia menekankan bahwa mitigasi hanya akan berhasil jika dijalankan bersama. Dengan kesiapsiagaan kolektif dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, risiko bencana dapat ditekan secara signifikan. (el’s)
