Depok | Sketsa Online – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, menegaskan perlunya percepatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai langkah strategis untuk menggerakkan kembali dinamika pemuda di Kota Depok. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Kota Depok, pada Sabtu (29/11).
Dalam sambutannya, Ade menginstruksikan agar pemerintah daerah dan organisasi kepemudaan segera menghidupkan mandat Perda secara konkret.
Ia menilai percepatan rencana aksi pembangunan kepemudaan merupakan urgensi agar arah kebijakan bagi generasi muda tidak berhenti pada tataran regulasi semata.
Pada kesempatan itu, Ade turut mengapresiasi kehadiran sejumlah tokoh penting, seperti anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Farabi, Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Sekjen DPP KNPI Guntur, Ketua DPD KNPI Jawa Barat Rahmat Hidayat, serta Ketua DPD KNPI Kota Depok yang baru dilantik, Nurcholis Syahbani (Aban), beserta jajaran pengurusnya.
Lebih lanjut, Ade menegaskan komitmen DPRD dalam memperkuat peran pemuda, terutama setelah lembaganya menginisiasi lahirnya Perda Pembangunan Kepemudaan.
Menurutnya, regulasi tersebut menjadi landasan hukum penting bagi organisasi kepemudaan untuk berkolaborasi dan menjalin kemitraan yang lebih terarah.
Ia menyoroti bahwa rencana aksi pembangunan kepemudaan dari Pemerintah Kota Depok hingga kini belum ditetapkan, sehingga perlu dikawal agar pemuda memiliki arah dan ruang gerak yang jelas.
Selain itu, Ia juga mengapresiasi antusiasme pemuda Depok melalui wadah KNPI, termasuk komitmen pengurus baru yang menyatakan bahwa KNPI dapat tetap bergerak dengan atau tanpa dana hibah pemerintah selama mampu membangun kolaborasi dan menghadirkan program nyata.
Dalam aspek pembangunan SDM, Ade menyinggung sektor pendidikan yang menjadi kewenangan Pemkot Depok, mulai dari PAUD hingga SMP. Ia menyebut kolaborasi antara sekolah negeri dan swasta harus diperkuat untuk mengatasi keterbatasan daya tampung, mengingat sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 30–35 persen lulusan SD.
Pada sektor kesehatan, Ade menekankan pentingnya mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) non cut-off bagi warga Depok. Ia mengungkapkan bahwa dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp50 miliar yang sebelumnya mengalir kini tidak lagi tersedia dan harus diperjuangkan kembali.
“Warga Depok juga warga Jawa Barat. Dukungan provinsi harus tetap mengalir agar pelayanan kesehatan kita tidak menurun,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan politik generasi muda, Ade mengumumkan bahwa DPRD Kota Depok akan menyelenggarakan Parlemen Remaja pada tahun mendatang.
Program tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi pemuda untuk memahami proses legislasi dan mendekatkan mereka dengan peran DPRD.
Menutup sambutannya, Ade menegaskan bahwa pemuda adalah subjek utama pembangunan. Ia yakin Perda Kepemudaan memberi peluang besar bagi lahirnya pemimpin masa depan, penggerak ekonomi kreatif, dan agen perubahan yang berpihak pada masyarakat.
“Pemuda harus menjadi poros kemajuan. Dengan Perda Kepemudaan sebagai fondasinya, Depok memiliki peluang besar melahirkan pemimpin masa depan dan agen perubahan,” katanya.
Ia mengajak seluruh pemuda Depok untuk terus bergerak, berkarya, dan memaksimalkan berbagai ruang yang tersedia.
“Mari jadikan Depok kota yang memberi ruang luas bagi kreativitas, keberanian, dan kerja nyata. Masa depan kota ini ada di tangan kalian, dan DPRD siap berjalan bersama,” tutup Ade. (el’s)
 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembangunan Kepemudaan sebagai langkah strategis untuk menggerakkan kembali dinamika pemuda di Kota Depok. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan DPD KNPI Kota Depok, pada Sabtu (29/11). ){kind=link}