Depok | Sketsa Online – Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dan pembenahan di sektor pendidikan.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok perlu lebih serius menuntaskan berbagai pekerjaan rumah, khususnya terkait program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
Menurut Siswanto, hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dibenahi, terutama terkait sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan. Ia menyoroti kondisi sejumlah sekolah swasta yang tergabung dalam program RSSG yang dinilai belum sepenuhnya memiliki fasilitas memadai untuk menunjang proses belajar mengajar.
“Di Hardiknas tahun ini harus menjadi refleksi kita semua bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan,” ujar Siswanto pada Sabtu (2/5/26).
Ia menekankan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana yang layak merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan, tidak hanya berbicara soal akses, tetapi juga kenyamanan dan kelayakan lingkungan belajar bagi peserta didik.
“Kalau mengadopsi prinsip Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memanusiakan manusia. Artinya, tidak cukup hanya membuat anak-anak menjadi cerdas, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar,” jelasnya.
Selain menyoroti sekolah RSSG, Siswanto juga mengungkapkan masih adanya kebutuhan mendesak di sekolah negeri, salah satunya terkait pemenuhan meja dan bangku di SMP Negeri 3 Depok yang hingga kini belum terpenuhi secara optimal.
Lebih lanjut, sebagai informasi, Pemkot Depok telah menggulirkan program RSSG dengan melibatkan 49 sekolah swasta. Namun dalam pelaksanaannya, sebagian besar sekolah tersebut masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Bahkan, dua sekolah di antaranya terpaksa dieliminasi atau dihentikan kerja samanya karena dinilai tidak memenuhi standar kelayakan untuk kegiatan belajar mengajar.
Persoalan ini, kata Siswanto, juga mengemuka dalam pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2025. Ia menyebut hampir seluruh anggota pansus sepakat mendorong Pemkot Depok agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kualitas pelaksanaan program RSSG.
“Bahkan ada yang menyampaikan, Pemkot jangan hanya gimmick atau pencitraan terkait RSSG. Program ini ideal, tetapi harus benar-benar diseriusi,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Siswanto berharap momentum Hardiknas tidak sekadar menjadi seremoni tahunan, melainkan menjadi titik balik untuk memperkuat komitmen dalam membenahi kualitas pendidikan di Kota Depok.
Ia menegaskan bahwa setiap program pendidikan, termasuk RSSG, harus dijalankan secara sungguh-sungguh agar mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Hardiknas harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Pendidikan bukan hanya soal membuka akses, tetapi juga memastikan mutu dan kelayakan, agar benar-benar mampu mencetak generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan,” tutupnya. (el’s)
 2026 menjadi pengingat penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan refleksi dan pembenahan di sektor pendidikan.Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Depok perlu lebih serius menuntaskan berbagai pekerjaan rumah, khususnya terkait program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).){kind=link}