Depok | Sketsa Online – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kota Depok dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap persoalan strategis daerah, khususnya pengelolaan sampah dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi Demokrat, Edi Sitorus, menegaskan pentingnya kerja terintegrasi antara pemerintah daerah dan DPRD agar program yang dijalankan tidak sekadar rutinitas, tetapi berdampak nyata bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Edi pada Kamis (23/4/2026). Ia mengungkapkan, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah tingginya volume sampah Kota Depok yang mencapai sekitar 1.000 ton per hari. Untuk mengatasinya, saat ini diterapkan dua skema penanganan.
“Pengelolaan sampah kita dibagi dua. Sekitar 500 ton ditangani oleh Pemerintah Kota Depok, dan 500 ton lainnya dikirim ke Kabupaten Bogor untuk pengolahan, termasuk mendukung energi,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, skema tersebut merupakan bagian dari kebijakan lintas daerah yang juga didorong oleh pemerintah pusat. Hal ini dilakukan karena kapasitas pengolahan sampah untuk kebutuhan energi tidak dapat dipenuhi jika hanya mengandalkan satu wilayah.
“Ini bukan semata pilihan daerah, tetapi ada arahan dari pusat. Kapasitas sampah untuk energi itu harus mencukupi, sehingga perlu kolaborasi dengan daerah lain,” jelasnya.
Meski demikian, Edi mengaku sempat mendorong agar Depok dapat mengelola seluruh volume sampah secara mandiri. Namun, keterbatasan kapasitas dan kebijakan yang ada membuat skema kolaboratif tetap menjadi pilihan saat ini.
“Secara konsep, kita ingin Depok mandiri dengan kapasitas 1.000 ton per hari. Tetapi realitasnya, saat ini masih harus berbagi dengan daerah lain,” katanya.
Di sisi lain, ia menyoroti kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang dinilai semakin tertekan akibat tingginya volume sampah. Terlebih pada musim kemarau panjang atau fenomena El Nino, potensi risiko seperti penumpukan hingga longsor menjadi perhatian serius.
Edi mengingatkan agar pemerintah daerah belajar dari kejadian serupa di sejumlah wilayah, di mana pengelolaan sampah yang tidak optimal berujung pada bencana lingkungan.
“Kita tidak ingin kejadian seperti longsor di tempat lain terulang. Karena itu, pengawasan dan penanganan harus benar-benar diperkuat,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Edi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah, termasuk penambahan alat berat di TPA Cipayung untuk mempercepat penguraian sampah serta penataan di area rawan, khususnya di sekitar aliran sungai yang terdampak.
Namun, ia menilai langkah tersebut harus dibarengi dengan solusi jangka panjang yang lebih sistematis, termasuk modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas fasilitas.
Selain persoalan sampah, Edi juga menyoroti percepatan pembangunan infrastruktur di Kota Depok. Ia menyebut, sejumlah proyek strategis telah mulai berjalan, seperti pembangunan flyover di Jalan Margonda yang pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp80 miliar dan akan dilanjutkan dengan skema multiyears sebesar Rp200 miliar pada tahun berikutnya.
Kemudian, pelebaran Jalan Sawangan yang sebelumnya telah melalui tahap pembebasan lahan dengan anggaran sekitar Rp60 miliar, ditargetkan mulai masuk tahap pembangunan fisik pada tahun ini.
Tak hanya itu, DPRD juga mendorong pengadaan lahan untuk pembangunan underpass di Citayam yang direncanakan mulai dikerjakan pada 2027 oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Edi, percepatan infrastruktur tersebut penting untuk menjawab persoalan kemacetan dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Depok.
Ia pun mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar bekerja secara inovatif dan terukur, serta tidak terjebak pada pola kerja administratif semata.
“Jangan hanya rutinitas. Program harus jelas dampaknya, harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Edi menyampaikan ucapan selamat atas HUT ke-27 Kota Depok. Ia berharap momentum ini menjadi titik awal perbaikan menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Selamat HUT ke-27 Kota Depok. Semoga ke depan semakin baik, lebih maju, dan mampu menjawab tantangan pembangunan dengan kerja nyata,” tutupnya. (el’s)
 ke-27 Kota Depok dimanfaatkan sebagai ruang evaluasi terhadap persoalan strategis daerah, khususnya pengelolaan sampah dan percepatan pembangunan infrastruktur.){kind=link}