Depok | Sketsa Online – Tinggal selangkah lagi, Pemerintah Kota Depok akan memasuki tahap implementasi proyek Tempat Pengolahan Sampah (TPS) modern setelah seluruh aspek teknis dinyatakan rampung. Saat ini, proses hanya menunggu finalisasi administratif sebagai langkah akhir sebelum pembangunan dimulai.
Koordinator Tim Pengawalan Percepatan Pembangunan Daerah (TP3D) Kota Depok, Ratu Ratna Damayani, menegaskan bahwa kesiapan proyek telah melalui proses panjang dan komprehensif, mulai dari verifikasi teknologi hingga kepastian skema pengolahan dan pemanfaatan hasil.
“Kalau dari sisi teknis, semuanya sudah selesai. Verifikasi teknologi sudah kita lakukan panjang, termasuk uji kapasitas, skema pengolahan, sampai ke hasil akhir dan pemanfaatannya. Sekarang tinggal penyelesaian di birokrasi,” ujar Ratu dikediamannya, Jl. Pemuda, Depok pada Sabtu (28/3/26).
Ia menjelaskan bahwa proses verifikasi tidak dilakukan secara singkat, melainkan melalui serangkaian kajian mendalam untuk memastikan teknologi yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan Kota Depok.
Mulai dari kemampuan mesin dalam mengolah sampah campuran, efisiensi operasional, hingga kepastian output yang dihasilkan telah menjadi bagian dari penilaian.
“Jadi bukan sekadar alat bisa jalan, tapi kita pastikan output-nya jelas. Mau jadi apa hasilnya, ke mana disalurkan, dan bagaimana keberlanjutannya. Semua itu sudah kita kunci di tahap teknis,” tegasnya.
Menurut Ratu, pihak ketiga sebagai mitra pelaksana juga telah menyatakan kesiapan penuh, baik dari sisi teknologi, operasional, maupun dukungan teknis jangka panjang. Bahkan, kesiapan tersebut mencakup penyediaan suku cadang dan sistem pemeliharaan agar operasional tidak terhambat.
“Pihak ketiga sudah siap. Mereka tidak hanya menyiapkan mesin, tapi juga sistem pendukungnya, termasuk maintenance dan ketersediaan sparepart. Jadi tidak ada alasan untuk tertunda dari sisi teknis,” jelasnya.
Dalam skema yang disusun, TPS modern ini ditargetkan mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari, mencakup sampah rumah tangga dan sektor komersial. Penanganan dilakukan secara menyeluruh, baik untuk timbunan sampah harian maupun timbunan lama di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung yang saat ini telah berada pada kondisi kritis.
“Kita ini menghadapi dua beban sekaligus: sampah harian yang terus bertambah dan timbunan lama yang sudah overload. Keduanya masuk dalam desain sistem ini, meskipun penanganan timbunan lama dilakukan bertahap sesuai kapasitas,” ungkap Ratu.
Teknologi yang digunakan memungkinkan pemisahan sampah organik dan anorganik secara lebih efektif, serta menghasilkan produk turunan seperti Refuse-Derived Fuel (RDF) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di industri.
“Ini bukan hanya menyelesaikan sampah, tapi juga mengubahnya menjadi sumber energi. Di situ ada nilai tambah yang kita dorong sebagai bagian dari ekonomi sirkular,” ujarnya.
Ratu juga memaparkan hasil kunjungan langsung ke lokasi penerapan teknologi serupa, yang menurutnya telah membuktikan bahwa sistem ini dapat dioperasikan di kawasan padat penduduk tanpa menimbulkan dampak negatif.
“Kita sudah lihat langsung. Lokasinya dekat dengan sekolah, bahkan di kawasan komersial dan hotel. Tidak ada bau, bersih, dan secara visual seperti bangunan biasa. Artinya teknologi ini memang layak diterapkan di Depok,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan proyek ini tidak semata bergantung pada teknologi. Sistem pengelolaan sampah harus dibangun secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Di tingkat hulu, masyarakat didorong untuk mulai memilah sampah dari rumah. Di tingkat tengah, pemerintah perlu memperbaiki sistem pengangkutan agar lebih tertata dan efisien. Sementara di hilir, pengolahan dilakukan melalui TPS modern yang menjadi pusat pengolahan utama.
“Ini ekosistem. Tidak bisa berdiri sendiri. Kalau hulunya tidak jalan, hilir akan berat. Jadi semua harus bergerak bersama,” ujarnya.
Ratu secara khusus menyoroti rendahnya kesadaran pemilahan sampah sebagai tantangan utama yang harus segera dibenahi.
“Kalau masyarakat masih mencampur sampah, beban teknologi akan jauh lebih besar. Padahal kalau sudah dipilah dari awal, prosesnya jauh lebih efisien,” tegasnya.
Terkait aspek regulasi, ia menekankan pentingnya penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum dalam penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih disiplin dan terstruktur.
“Perda itu harus dibuat. Di situ nanti diatur kewajiban memilah sampah, termasuk mekanisme retribusi dan sanksi. Tanpa itu, akan sulit menjaga konsistensi di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, optimalisasi TPS 3R di berbagai wilayah akan diperkuat sebagai titik penyaringan awal sebelum sampah masuk ke fasilitas utama. Langkah ini dinilai penting untuk mengurangi beban pengolahan di hilir sekaligus mempercepat proses penanganan.
Di sisi lain, pembenahan sistem pengangkutan juga menjadi perhatian serius. Ratu menilai perlu adanya modernisasi armada serta pengaturan jadwal yang lebih efektif, termasuk kemungkinan pemisahan armada berdasarkan jenis sampah.
“Pengangkutan ini kunci. Harus lebih tertata, lebih bersih, dan ke depan memungkinkan pemisahan sesuai jenis sampah,” ujarnya.
Ia mengakui bahwa pembangunan sistem ini membutuhkan investasi besar dan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Diperlukan kolaborasi lintas sektor agar sistem dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Ini kerja besar. Pemerintah, swasta, masyarakat, media, dan akademisi harus bersama-sama mengawal,” katanya.
Terkait penetapan tipping fee, Ratu mengungkapkan bahwa hal tersebut telah dibahas bersama mitra pelaksana, serta melalui konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan konsultan lingkungan Universitas Indonesia guna memastikan kesesuaian aspek finansial serta keberlanjutan lingkungan.
Saat ini, proses telah memasuki tahap akhir berupa finalisasi perjanjian kerja sama sebelum penandatanganan.
Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) akan menyampaikan perkembangan tersebut kepada legislatif sebagai bagian dari penguatan komunikasi dan sinergi kelembagaan.
Dengan seluruh kesiapan teknis telah terpenuhi dan pihak mitra telah siap bergerak. Tahapan yang tersisa kini hanya penyelesaian proses administratif sebagai pintu masuk menuju implementasi.
“Kalau birokrasi sudah selesai, kita bisa langsung masuk tahap pembangunan. Ini benar-benar tinggal selangkah lagi,” tegas Ratu.
Dengan kondisi TPA Cipayung yang semakin mengkhawatirkan, ia menekankan bahwa percepatan implementasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
“Persoalan sampah bukan hanya soal teknologi, tetapi soal perubahan cara pandang dan tanggung jawab bersama. Jika semua pihak bergerak dalam satu kesadaran, maka bukan tidak mungkin Depok benar-benar bertransformasi menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tutup Ratu. (el’s)
 modern setelah seluruh aspek teknis dinyatakan rampung. Saat ini, proses hanya menunggu finalisasi administratif sebagai langkah akhir sebelum pembangunan dimulai.){kind=link}