Depok | Sketsa Online – Anggota DPRD Kota Depok dari Fraksi PKB, Ade Ibrahim, turun langsung menemui masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi Komunikasi (Soskom) bersama warga di Kampung Areman RT 08 RW 07, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pada Minggu (8/3).
Melalui kegiatan tersebut, Ia mendorong berbagai program pembangunan Pemerintah Kota Depok dapat dipahami sekaligus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan Soskom tidak sekadar menjadi agenda rutin DPRD, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
Dalam forum dialog tersebut, Ade Ibrahim memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah daerah di bidang kesehatan, pendidikan hingga olahraga, sekaligus menguraikan berbagai kebijakan yang tengah berjalan.
Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Cimanggis, Ade Ibrahim menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga oleh sejauh mana masyarakat memahami serta merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.
“Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar diketahui masyarakat. Soskom ini menjadi jembatan agar kebijakan pemerintah tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Ade Ibrahim.
Kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai ruang dialog terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lingkungan mereka.
“Selain menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, kegiatan seperti ini juga menjadi sarana memperkuat silaturahmi dengan masyarakat. Ketika komunikasi berjalan baik, berbagai persoalan di masyarakat bisa kita dengarkan dan perjuangkan bersama,” katanya.
Dalam dialog bersama warga, salah satu persoalan yang banyak disampaikan berkaitan dengan penonaktifan sejumlah kartu BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ade Ibrahim menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan berasal dari Pemerintah Kota Depok, melainkan keputusan pemerintah pusat yang melakukan pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat secara nasional.
Pembaruan data dilakukan melalui sistem klasifikasi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikenal sebagai sistem desil.
“Ada warga yang sebelumnya masuk kategori penerima bantuan, tetapi setelah diverifikasi ternyata kondisi ekonominya sudah meningkat. Maka secara sistem datanya berubah dan bantuannya dihentikan,” jelasnya.
Meski demikian, masyarakat tidak perlu khawatir apabila merasa masih layak menerima bantuan namun datanya berubah. Warga dapat melapor ke kelurahan atau melalui Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) agar dilakukan verifikasi ulang oleh petugas sosial.
“Kalau memang masih layak menerima bantuan, datanya bisa diperbaiki dan dimasukkan kembali sebagai penerima. Warga dapat melapor ke kelurahan agar dilakukan pendataan ulang,” tambahnya.
Tak hanya itu, pada sektor pendidikan, Ade Ibrahim juga memaparkan program yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Depok, yakni Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG). Program tersebut dihadirkan untuk membantu siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Setiap tahun jumlah lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Depok mencapai sekitar 30 ribu siswa, sementara daya tampung SMP negeri hanya berkisar 11 ribu siswa.
“Artinya masih ada sekitar 19 ribu siswa yang harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta. Karena itu pemerintah kota menghadirkan program sekolah swasta gratis dengan subsidi SPP sekitar Rp250 ribu per bulan hingga siswa lulus,” paparnya.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan seluruh anak di Kota Depok tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan.
Di wilayah Kecamatan Cimanggis, sejumlah sekolah swasta telah masuk dalam program RSSG sehingga dapat menjadi alternatif bagi siswa yang tidak tertampung di SMP negeri.
Lebih lanjut, pada sektor olahraga, Ade Ibrahim juga menyampaikan bahwa Kota Depok akan menjadi salah satu tuan rumah ajang olahraga tingkat provinsi, yakni Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.
Penyelenggaraan ajang olahraga tersebut tidak hanya menjadi momentum untuk meningkatkan prestasi atlet daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
“Ketika atlet dan official dari berbagai daerah datang ke Depok, mereka tentu membutuhkan tempat menginap, makan, serta berbagai layanan lainnya. Hal ini akan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.
Dalam pembinaan olahraga, terdapat dua organisasi utama dengan peran berbeda, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia yang berfokus pada pembinaan olahraga prestasi serta Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia yang mengembangkan olahraga rekreasi di masyarakat.
Sinergi antara pemerintah, organisasi olahraga, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong kemajuan olahraga daerah sekaligus menciptakan masyarakat yang sehat dan aktif.
Melalui kegiatan Soskom tersebut, Ade Ibrahim berharap masyarakat semakin memahami berbagai program pemerintah sekaligus peran DPRD dalam mengawal jalannya pembangunan di Kota Depok. Masyarakat juga diajak untuk berpartisipasi mendukung berbagai program pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.
Kegiatan kemudian ditutup dengan dialog bersama warga serta doa menjelang waktu berbuka puasa yang semakin mempererat kebersamaan antara masyarakat dan wakil rakyat.
“Melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, diharapkan berbagai kebijakan pemerintah tidak hanya dipahami, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga. Dengan keterlibatan dan partisipasi masyarakat, pembangunan Kota Depok dapat berjalan lebih efektif sekaligus membawa dampak nyata bagi kehidupan warga,” tutupnya. (el’s)
 bersama warga di Kampung Areman RT 08 RW 07, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, pada Minggu (8/3).){kind=link}