Depok | Sketsa Online – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok menggelar BK Award DPRD Depok 2025 sebagai ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap etika dan kedisiplinan anggota dewan.
Kegiatan yang dilaksanakan pada penutupan masa sidang DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua BK DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah, dan dikemas dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika melalui penggunaan busana adat Nusantara.
Qonita menegaskan bahwa BK Award bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan instrumen penting untuk menjaga marwah dan integritas lembaga legislatif.
“BK Award ini adalah instrumen evaluasi etika dan kedisiplinan anggota DPRD agar marwah lembaga tetap terjaga,” ujar Qonita.
Ia menjelaskan, pelaksanaan BK Award telah dilakukan sejak periode DPRD sebelumnya dan terus disempurnakan setiap tahun. Evaluasi rutin dilakukan untuk mengoreksi serta memperbaiki kekurangan dalam sistem penilaian agar semakin objektif dan akuntabel.
“Setiap tahun kami melakukan evaluasi dan perbaikan. Badan Kehormatan tidak hanya hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga memberikan apresiasi kepada anggota dewan yang berkomitmen menjaga etika dan integritas,” katanya.
Menurut Qonita, dalam sistem penegakan etik, sanksi dan penghargaan harus berjalan beriringan. Penghargaan diberikan sebagai bentuk pengakuan atas perilaku positif yang patut dijadikan teladan.
“Kalau bicara etika, tentu ada sanksi. Tapi apresiasi juga harus ada. BK Award ini adalah bentuk penghargaan bagi anggota dewan yang menunjukkan komitmen terhadap integritas dan kedisiplinan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa anggota dewan yang tidak menerima BK Award bukan berarti tidak memiliki integritas. Penilaian dilakukan berdasarkan kategori dan kuota tertentu yang telah ditetapkan Badan Kehormatan.
“Bukan berarti yang tidak menerima penghargaan itu tidak berintegritas. Ada kuota dan kategori penilaian yang harus kami patuhi, dan semuanya berbasis data,” jelas Qonita.
Adapun indikator penilaian BK Award meliputi tingkat kehadiran dalam rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, serta kedisiplinan dalam menjalankan seluruh tugas kedewanan.
Seluruh data dihimpun secara kolektif oleh Badan Kehormatan dengan melibatkan staf dari masing-masing alat kelengkapan dewan.
“Kami dibantu oleh staf alat kelengkapan untuk mengumpulkan data kehadiran dan kedisiplinan. Setelah itu kami verifikasi dan hitung bersama sebelum menetapkan hasil akhir,” ungkapnya.
Pada kategori umum BK Award DPRD Depok 2025, peringkat pertama diraih Binton Nadapdap dari Fraksi PSI, peringkat kedua Yusuf Saputra, dan peringkat ketiga Gerry.
Selain itu, masing-masing fraksi di DPRD Kota Depok juga diwakili oleh satu anggota dewan terbaik, sehingga total terdapat tujuh penerima penghargaan perwakilan fraksi.
Konsep busana adat yang digunakan dalam acara tersebut dipilih untuk menegaskan semangat kebhinekaan dan solidaritas antaranggota dewan.
“Pakaian adat ini menjadi simbol Bhinneka Tunggal Ika. Meski kita berasal dari latar belakang budaya dan fraksi yang berbeda, kita tetap satu tujuan, yaitu mengabdi kepada masyarakat Kota Depok,” kata Qonita.
Ia berharap BK Award dapat memberikan dampak positif, tidak hanya bagi para penerima penghargaan, tetapi juga bagi seluruh anggota DPRD Kota Depok.
“Penghargaan ini kami harapkan menjadi motivasi bagi penerima untuk mempertahankan dan meningkatkan pengabdiannya, sekaligus menjadi pemacu bagi anggota dewan lainnya agar semakin disiplin dan patuh pada etika,” ujarnya.
Lebih lanjut, Qonita menegaskan bahwa penguatan etika parlemen merupakan bagian dari pertanggungjawaban moral DPRD kepada publik.
“BK Award ini kami harapkan menjadi fondasi budaya etika di DPRD Kota Depok, bukan sekadar agenda tahunan. Ke depan, etika, disiplin, dan integritas harus menjadi standar kerja seluruh anggota dewan, sehingga kepercayaan publik terhadap parlemen daerah terus tumbuh dan demokrasi lokal berjalan semakin sehat,” tutupnya. (el’s)
 DPRD Kota Depok menggelar BK Award DPRD Depok 2025 sebagai ajang evaluasi sekaligus apresiasi terhadap etika .){kind=link}