Depok | Sketsa Online – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah, menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota DPRD harus mengacu sepenuhnya pada proses hukum dan mekanisme kelembagaan.
Oleh karena itu, tidak seluruh kasus dapat disampaikan secara terbuka kepada publik. Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2025 DPRD Kota Depok bersama insan media, diruangan Bamus pada Senin (29/12).
Dalam forum tersebut, Qonita mengakui bahwa selama ini komunikasi antara BKD dan media belum berjalan optimal. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers atas keterbatasan informasi yang diterima publik terkait sejumlah kasus etik yang ditangani BKD sepanjang tahun 2025.
“Saya berterima kasih atas momen silaturahmi ini. Terus terang, hari ini saya juga baru mengenal lebih banyak organisasi wartawan. Ke depan, kami akan memperbaiki komunikasi dan memastikan informasi penting dapat tersampaikan dengan lebih baik,” ujar Qonita.
Qonita menjelaskan bahwa BKD memiliki kewenangan untuk menangani dugaan pelanggaran etik anggota DPRD. Namun, dalam pelaksanaannya, BKD harus membedakan antara perkara yang dapat dipublikasikan dan perkara yang harus diselesaikan secara tertutup.
Hal tersebut dilakukan untuk menjaga etika lembaga, melindungi hak anggota dewan yang bersangkutan, serta menjunjung asas praduga tak bersalah.
Menurutnya, sepanjang 2025 BKD telah menerima sejumlah laporan dan pengaduan terkait perilaku anggota DPRD. Setiap laporan tersebut diproses melalui tahapan pemeriksaan internal, mulai dari pemanggilan, klarifikasi, hingga konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait.
“Ada proses yang memang kami lakukan, termasuk memanggil dan mengundang pihak terkait untuk klarifikasi. Namun tidak semua tahapan bisa langsung kami sampaikan ke media,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa keterbatasan penyampaian informasi bukan berarti BKD pasif atau mengabaikan laporan masyarakat. Justru, kehati-hatian menjadi prinsip utama agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan internal DPRD.
Terkait kasus yang melibatkan salah satu anggota DPRD berinisial RK, Qonita menegaskan bahwa BKD tidak dapat bertindak cepat karena perkara tersebut telah memasuki ranah hukum.
Sejak status hukum yang bersangkutan ditetapkan oleh aparat penegak hukum, DPRD telah menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan, termasuk kebijakan terkait hak dan tanggung jawab anggota dewan tersebut.
“Ketika sebuah kasus sudah bersentuhan langsung dengan proses hukum, maka kami wajib menunggu dan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku. BKD tidak boleh melangkahi kewenangan aparat penegak hukum,” tegas Qonita.
Ia mengungkapkan bahwa BKD DPRD Kota Depok telah menyurati pimpinan DPRD dan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait perkembangan kasus tersebut. Hingga saat ini, BKD masih menunggu balasan resmi sebagai dasar untuk menentukan langkah dan keputusan etik selanjutnya.
Qonita menegaskan bahwa lambannya pengambilan keputusan etik bukan disebabkan oleh kelalaian, melainkan bentuk kehati-hatian agar keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
“Masukan dari media dan masyarakat tentu kami terima. Namun keputusan harus diambil secara objektif, adil, dan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Melalui momentum refleksi akhir tahun ini, BKD DPRD Kota Depok berkomitmen meningkatkan transparansi, memperkuat sinergi dengan media, serta menjaga marwah dan kredibilitas lembaga DPRD.
Qonita berharap ke depan komunikasi antara DPRD, media, dan masyarakat dapat berjalan lebih terbuka, konstruktif, dan berimbang. (el’s)
 DPRD Kota Depok, Qonita Luthfiyah, menegaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota.){kind=link}