Depok | Sketsa Online – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Qonita Lutfiyah, menyoroti rendahnya kehadiran sejumlah kepala dinas dalam rapat paripurna DPRD.
Ia menilai hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen eksekutif dalam menjaga harmonisasi dan tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Rapat paripurna bukan sekadar agenda seremonial. Ini forum resmi yang menunjukkan keseriusan dan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam membahas arah kebijakan pembangunan,” tegas Qonita di ruang BK DPRD Kota Depok pada Senin (10/11).
Menurut politisi PPP tersebut, kehadiran kepala dinas sangat strategis karena paripurna sering membahas agenda penting seperti laporan pertanggungjawaban, anggaran, dan kebijakan lintas sektor.
“Kehadiran kepala dinas bukan hanya formalitas. Itu bagian dari etika birokrasi dan tanggung jawab moral dalam menjalankan roda pemerintahan bersama. Bagaimana bisa ada sinergi kalau yang diundang justru absen?” ujarnya.
Qonita juga mengapresiasi anggota DPRD yang hadir penuh dan aktif, seperti Babai Suhaimi, yang dinilainya konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat. Namun, ia menegaskan perlunya sikap disiplin dan komitmen serupa dari pihak eksekutif.
“Selama ini kita sering bicara soal harmonisasi, tapi harmonisasi itu harus tampak nyata, bukan sekadar slogan. Salah satunya dengan hadir dan aktif dalam forum resmi pemerintahan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Qonita berharap kepala dinas lebih responsif terhadap undangan DPRD. Menurutnya, sikap abai terhadap rapat penting seperti paripurna dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap profesionalisme birokrasi.
“Kita semua bekerja untuk masyarakat. Kalau dewan hadir penuh tanggung jawab, eksekutif juga harus menunjukkan komitmen yang sama,” tandasnya.
BK DPRD, lanjut Qonita, memiliki mekanisme tegas terhadap anggota yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Meski rapat kali ini telah memenuhi kuorum, BK terus mengingatkan pentingnya disiplin dan etika politik bagi semua pihak.
Sebagai penutup, Qonita menegaskan bahwa kehadiran bukan sekadar angka dalam daftar hadir, melainkan simbol integritas dan kehormatan lembaga.
“Disiplin bukan hanya soal hadir atau tidak hadir, tetapi kesadaran menjalankan tugas dengan tanggung jawab. Dari situlah marwah pemerintahan yang baik dibangun,” tutupnya. (el’s)
