Depok | Sketsa Online – Sinkronisasi arah kebijakan pembangunan daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo menjadi fokus utama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok.
Imbasnya, proses finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran mendatang harus mengalami penundaan.
Anggota Banggar yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Depok, Edi Masturo, mengatakan bahwa penyesuaian terhadap program prioritas menjadi langkah penting agar seluruh rencana pembangunan daerah selaras dengan kebijakan nasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran, KUA-PPAS belum bisa difinalisasi karena masih perlu penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan prioritas yang wajib sesuai dengan program mandatory dan Asta Cita Presiden Prabowo,” ujar Edi Masturo pada Kamis (6/11).
Ia menegaskan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tengah berupaya melakukan penyelarasan terhadap berbagai kegiatan strategis, terutama yang menyentuh langsung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurut Edi, proses sinkronisasi ini tidak sekadar bersifat administratif, melainkan langkah strategis agar setiap rupiah dalam APBD memberikan manfaat nyata bagi warga Depok.
“Banggar dan TAPD harus benar-benar mampu menyesuaikan prioritas agar penggunaan anggaran tetap efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap proses pembahasan yang masih berlangsung dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Harapannya, pembahasan KUA-PPAS ini dapat segera rampung setelah seluruh penyesuaian dengan program nasional diselesaikan. Tujuan akhirnya tentu memastikan pembangunan di Depok sejalan dengan visi besar Asta Cita menuju Indonesia yang lebih sejahtera,” tutupnya.
Kolaborasi erat antara Banggar dan TAPD menjadi kunci keberhasilan pembangunan ke depan. Dengan penyesuaian yang matang, Edi optimistis KUA-PPAS Depok dapat segera difinalisasi sehingga program pembangunan tahun depan berjalan lebih terarah, sinkron dengan visi nasional, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (el’s)
