Depok | Sketsa Online – Agenda reses yang dijalani Wakil Ketua DPRD Kota Depok sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Hj. Yuni Indriany, S.E., M.Si., menjadi momentum penting untuk menyoroti persoalan mendasar di sektor pendidikan.
Dengan turun langsung ke lapangan, Hj. Yuni menegaskan bahwa kerja politik tidak boleh terputus dari realitas yang dihadapi masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah.
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SDN Pengasinan 1, sebuah sekolah dasar negeri yang hingga kini masih bergelut dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
Dalam kunjungan tersebut, Hj. Yuni berdialog langsung dengan kepala sekolah, dewan guru, sekaligus meninjau kondisi fisik bangunan yang menunjukkan persoalan struktural yang telah berlangsung lama.
Dari hasil peninjauan, terungkap persoalan krusial yang telah berlangsung bertahun-tahun, yakni krisis ruang kelas yang belum juga tertangani secara tuntas.
Dengan jumlah siswa mencapai sekitar 680 anak, sekolah ini hanya memiliki 12 ruang kelas yang layak digunakan. Idealnya, untuk menunjang proses belajar yang efektif, dibutuhkan sedikitnya 24 ruang kelas.
Kondisi ini memaksa pihak sekolah menerapkan sistem pembelajaran yang tidak ideal, seperti pembagian waktu belajar (shift) dan pemanfaatan ruang secara bergantian. Dampaknya, durasi belajar menjadi terbatas, interaksi antara guru dan siswa tidak maksimal, serta suasana kelas menjadi kurang kondusif.
“Ini bukan hanya soal kurangnya ruang kelas, tapi juga soal kualitas pembelajaran anak-anak kita. Dengan kondisi seperti ini, tentu tidak mudah menciptakan suasana belajar yang ideal, aman dan nyaman,” ujar Hj. Yuni, Rabu (6/5/2026).
Tak hanya ruang kelas, Hj. Yuni juga menyoroti kondisi ruang guru yang jauh dari kata memadai. Ruang yang sempit dan terbatas membuat para guru kesulitan dalam mempersiapkan materi pembelajaran, melakukan evaluasi, hingga sekadar beristirahat di sela aktivitas mengajar. Padahal, kualitas tenaga pendidik sangat bergantung pada dukungan fasilitas yang layak.
Namun persoalan paling mencolok adalah mangkraknya pembangunan lantai tiga yang sejatinya dirancang sebagai solusi atas keterbatasan ruang. Proyek tersebut telah dimulai sejak 2017, namun hingga kini tidak ada kejelasan kelanjutan.
Bangunan yang terbengkalai itu kini berada dalam kondisi memprihatinkan. Selain tidak terawat, area tersebut disebut telah menjadi sarang kelelawar, yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan, seperti penyebaran penyakit, serta membahayakan keselamatan warga sekolah.
“Ini sangat disayangkan. Bangunan yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak justru terbengkalai. Bahkan menjadi sarang kelelawar, yang tentu berisiko bagi kesehatan dan keselamatan siswa,” ungkapnya.
Menurut Hj. Yuni, kondisi ini bukan sekadar persoalan teknis pembangunan, tetapi mencerminkan adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak dasar pendidikan. Ia menegaskan bahwa keadilan sosial di bidang pendidikan harus diwujudkan secara konkret.
“Anak-anak di sini memiliki hak yang sama untuk belajar di tempat yang layak. Pemerintah tidak boleh abai terhadap kondisi seperti ini,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pembangunan pendidikan. Proyek yang sudah dimulai dengan menggunakan anggaran publik, tidak boleh dibiarkan mangkrak tanpa kejelasan, karena berpotensi menimbulkan kerugian negara sekaligus menghambat pelayanan publik.
Dalam konteks kebijakan, Hj. Yuni mengakui adanya tantangan keterbatasan anggaran serta kebijakan efisiensi yang tengah dijalankan pemerintah. Namun demikian, ia menekankan bahwa sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan.
“Kita tidak bisa menunda urusan pendidikan. Ini menyangkut masa depan bangsa. Saya berharap ada perhatian serius, baik dari pemerintah kota, provinsi, maupun pusat, agar pembangunan ini bisa segera dilanjutkan dan diselesaikan,” ujarnya.
Lebih lanjut, sebagai bagian dari fungsi reses, Hj. Yuni memastikan bahwa seluruh temuan di lapangan akan dibawa ke dalam pembahasan di DPRD. Ia berkomitmen untuk mengawal agar kebutuhan SDN Pengasinan 1 masuk dalam skala prioritas pembangunan, baik melalui penganggaran daerah maupun sinergi dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Kunjungan ini sekaligus menjadi refleksi bahwa di tengah pesatnya pembangunan Kota Depok, masih terdapat ketimpangan pada sektor fundamental seperti pendidikan dasar.
Hj. Yuni menilai, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur besar, tetapi juga dari sejauh mana Pemerintah hadir memastikan kualitas pendidikan bagi seluruh warga.
“Apa yang kita lihat hari ini harus menjadi pengingat bahwa keadilan sosial belum sepenuhnya hadir di ruang-ruang kelas kita. Kita tidak boleh membiarkan ada sekolah yang tertinggal di tengah kemajuan kota,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Hj. Yuni menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan sebagai tanggung jawab moral dan politik, demi memastikan setiap anak mendapatkan haknya secara adil, layak, dan bermartabat.
Saya percaya, jika kita serius dan bergotong royong, sekolah seperti ini bisa bangkit dan menjadi tempat yang membanggakan. Karena dari ruang kelas yang layak, lahir generasi yang kuat untuk masa depan Indonesia,” tutupnya. (el’s)
