Depok | Sketsa-online.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok mendesak Dinas Sosial (Dinsos) setempat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial (bansos). Desakan ini disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan baru Kementerian Sosial (Kemensos) yang membatasi masa penerimaan bansos maksimal selama lima tahun.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Siswanto, menyebut langkah Kemensos sebagai kebijakan progresif yang harus dikawal pelaksanaannya hingga ke tingkat daerah.
“Kami mengapresiasi langkah Pak Menteri yang membatasi penerima bansos maksimal lima tahun. Ini kebijakan berani yang harus dikawal sampai ke daerah. Jangan sampai bansos menjadi hak eksklusif yang diwariskan dari kakek ke cucu,” kata Siswanto melalui akun pribadinya pada Minggu (27/7).
Sebagai Sekretaris Komisi D yang membidangi kesejahteraan rakyat, Siswanto menilai pemberian bansos dalam jangka panjang tanpa evaluasi hanya akan melanggengkan ketimpangan. Ia menegaskan pentingnya pembaruan dan pembersihan data agar penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Masih banyak masyarakat miskin di Depok yang tidak pernah sekalipun menerima bantuan. Ini karena datanya tidak diperbarui. Kami di DPRD akan mendorong Dinas Sosial untuk melakukan data cleansing secara menyeluruh dan transparan,” tegasnya.
Menurutnya, kebijakan pembatasan waktu bukan bertujuan untuk memangkas hak masyarakat miskin, tetapi untuk mendorong kemandirian dan pemerataan bantuan secara adil.
“Kalau bapaknya sudah dibantu, anaknya jangan otomatis ikut jadi penerima. Kita harus ubah pola pikir ini. Bansos itu jaring pengaman, bukan gaya hidup,” ujarnya.
Lebih lanjut, Siswanto menekankan pentingnya reformasi data bansos sebagai bagian dari upaya besar mewujudkan target “Depok Zero Orang Miskin” visi yang terus diperjuangkan oleh Fraksi PKB dan Komisi D DPRD Kota Depok.
“Jika bansos tepat sasaran, tidak ada warga miskin yang tertinggal. Pemerintah harus adil dan hadir untuk semua, bukan untuk kelompok yang sama terus-menerus,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Siswanto menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan sosial pemerintah pusat agar tidak hanya berhenti di tataran konsep, tetapi benar-benar dijalankan secara efektif di tingkat kota.
“Kami tidak ingin bantuan hanya dinikmati segelintir keluarga selama puluhan tahun. Pemerintah harus hadir untuk memberi kesempatan bagi yang belum pernah merasakan bantuan apa pun,” tutupnya. (el’s)
