Depok | Sketsa-online.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Depok menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030. Dua sektor yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan dan lingkungan.
Ketua Fraksi PKB yang juga Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Siswanto, mengatakan salah satu catatan penting adalah masih rendahnya daya tampung sekolah negeri, khususnya di tingkat SMP. Menurutnya, persoalan ini kembali mencuat dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang dinilai masih menyisakan berbagai kekurangan.
“Isu pendidikan akan menjadi fokus utama kami dalam pembahasan pansus RPJMD. Tidak hanya soal ketersediaan sekolah negeri, tetapi juga perhatian terhadap sekolah swasta yang selama ini ikut menopang peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Siswanto.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyekolahkan anak-anak mereka di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), padahal pendidikan dasar sejak usia dini sangat penting untuk membentuk karakter dan akhlak anak.
“Masih banyak anak yang masuk SD tanpa latar belakang PAUD atau TK. Padahal untuk bisa diterima di SD, anak harus sudah memiliki kesiapan—baik dalam kemampuan membaca, bersosialisasi, maupun usia. Ini menjadi persoalan serius yang perlu disikapi dalam perencanaan pendidikan jangka menengah,” jelasnya.
Berdasarkan data dalam naskah akademik RPJMD, Indeks Pembangunan Pendidikan di Depok memang menunjukkan tren positif dengan penurunan angka putus sekolah dari SD hingga SMA. Namun, tingkat partisipasi PAUD masih terbilang rendah dan harus menjadi fokus perhatian ke depan.
Di luar isu pendidikan, Fraksi PKB juga menyoroti persoalan lingkungan hidup. Siswanto menilai tata kelola ruang di Kota Depok belum tertata dengan baik. Ia menyebut maraknya permukiman liar di sempadan sungai, pembangunan di kawasan lindung, hingga menyusutnya badan Setu akibat alih fungsi lahan merupakan persoalan serius.
“Kota Depok memerlukan zonasi yang tegas dan berfungsi. Saat ini hampir semua kawasan tumpang tindih permukiman berdampingan dengan kawasan pendidikan, dan area hijau bergeser menjadi area komersial. Ini tidak sehat bagi lingkungan,” ujar Siswanto.
Terkait proses pembahasan RPJMD, ia mengatakan bahwa Panitia Khusus (Pansus) akan mulai bekerja pada awal pekan depan. Proses berlangsung sekitar satu minggu, dimulai dengan pembukaan hingga penyusunan draf raperda. Selanjutnya, draft tersebut akan dikirim ke tingkat provinsi untuk proses harmonisasi sebelum disahkan menjadi Peraturan Daerah.
Dalam pembahasan nanti, Fraksi PKB juga akan mendorong evaluasi terhadap teknis pelaksanaan SPMB, terutama setelah bergesernya sistem dari PPDB. Perubahan mekanisme, seperti jalur domisili dan Program Anak Putus Sekolah (PAPS), menurutnya masih membingungkan masyarakat dan belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Kami akan dorong penyempurnaan sistem SPMB agar lebih transparan dan adil. Jalur-jalur khusus seperti domisili dan PAPS perlu dievaluasi secara menyeluruh agar kebijakan ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Siswanto.
Melalui pembahasan RPJMD ini, Fraksi PKB berharap Pemerintah Kota Depok mampu memperkuat sistem pendidikan dari jenjang paling dasar, memperluas akses sekolah negeri, dan membenahi tata kelola lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. (el’s)
