Depok | Sketsa-online.com – Pernyataan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, yang terkesan menganggap wajar adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam APBD 2024 menuai tanggapan keras dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kota Depok, Siswanto.
Sebelumnya, Nina menyatakan bahwa Fraksi PKB dinilai belum memahami secara menyeluruh terkait konsep Silpa.
“Fraksi PKB itu tidak mengerti soal Silpa. Yang mereka katakan, Silpa segitu (Rp224 miliar) juga defisit. Padahal keduanya berbeda,” ujar Nina kepada wartawan.
Pernyataan itu langsung dibantah oleh Siswanto. Ia menilai bahwa Pj Sekda seharusnya tidak menganggap wajar keberadaan Silpa, karena dalam manajemen anggaran hal tersebut menunjukkan adanya program yang tidak berjalan optimal oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saya heran dengan sikap Pj Sekda yang menganggap wajar adanya Silpa APBD 2024. Sekda seharusnya objektif dan tidak terkesan melindungi anak buahnya (OPD),” ujar Siswanto, mantan jurnalis di grup Jawa Pos, Jumat (11/7).
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa dalam manajemen fiskal, Silpa bukanlah hal yang positif karena bisa menunjukkan adanya ketidakterserapan anggaran secara optimal.
“Apalagi kalau Silpa-nya justru terjadi di saat defisit anggaran. Bagaimana logikanya? Kok Silpa disebut wajar, padahal realisasinya justru defisit. Harusnya Silpa itu Rp 300 miliar,” tegasnya.
Menanggapi pernyataan Nina Suzana yang menyarankan Fraksi PKB untuk lebih memahami soal Silpa, Siswanto menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mendalami dan mempelajari dinamika pengelolaan anggaran, terutama terkait Silpa yang menurutnya bersifat anomali.
“Kami siap dan terus belajar. Tapi Pj Sekda juga harus paham, bahwa Silpa bukan sekadar ukuran keberhasilan program berjalan atau tidak, tapi bisa berpotensi merugikan keuangan negara,” jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satu penyebab Silpa bisa terjadi akibat proyek yang gagal lelang. Akibatnya, dana tidak terserap pada tahun berjalan dan akan berdampak pada tahun berikutnya.
“Misalnya tahun lalu ada proyek senilai Rp 10 miliar yang gagal lelang. Tahun ini, nilai itu bisa tidak cukup lagi karena harga material naik. Ini tentu merugikan efisiensi belanja,” tutup anggota DPRD dari Dapil Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung ini. (el’s)
