Depok | Sketsa-online.com – Ketua DPRD Kota Depok, Ade Supriyatna, S.T., M.A.P., menekankan pentingnya optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 agar lebih rasional, terukur, dan berpihak kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Selasa (8/7).
“APBD bukan sekadar dokumen angka, melainkan instrumen kebijakan yang harus menjawab kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, arah kebijakannya harus pro-rakyat, terukur, dan efisien,” tegasnya.
Ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai menunjukkan tren positif.
“Serapan anggaran cukup baik, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) menurun, dan indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan mengalami perbaikan. Ini progres yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Namun demikian, Ketua DPRD mengingatkan bahwa ketimpangan sosial masih menjadi persoalan krusial.
“Gini ratio kita masih di angka 0,4. Ini menjadi sinyal bahwa distribusi kesejahteraan belum merata. Pemerintah harus berani mengarahkan anggaran untuk menjangkau kelompok miskin dan miskin ekstrem,” jelasnya.
Ia menegaskan, sektor-sektor strategis harus tetap menjadi prioritas dalam APBD 2025. “Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pelayanan publik tidak boleh diabaikan. Segmen pra-sejahtera harus mendapat afirmasi khusus,” imbuhnya.
Lebih lanjut, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program secara maksimal.
“Kami akan memantau baik pelaksanaan program dalam APBD murni maupun pada saat perubahan anggaran. Jangan sampai ada program yang menyerap anggaran besar tetapi tidak menyelesaikan persoalan di lapangan,” katanya.
Ketua DPRD juga menyoroti pentingnya aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan daerah. “Kami bukan hanya bekerja dari balik meja. Anggota DPRD hadir langsung di daerah pemilihan, menyerap keluhan dan kebutuhan warga. Jadi, pokok-pokok pikiran DPRD itu berdasarkan aspirasi nyata dari masyarakat dan harus diperhatikan secara serius,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, ia menyambut baik Program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG) yang digagas Walikota Depok, Supian Suri. “Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dibanding sekolah negeri. Maka kebijakan ini sangat tepat untuk memperluas akses layanan pendidikan,” jelasnya.
Untuk sektor kesehatan, Ketua DPRD menekankan pentingnya keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC).
“Kesehatan adalah hak dasar setiap warga. Kami juga meminta Pemerintah Provinsi agar memenuhi komitmen iuran 40 persen sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 4 Tahun 2021,” ungkapnya.
Ia turut menyoroti masalah banjir yang masih menjadi persoalan tahunan di beberapa wilayah Depok. “Penanganan banjir harus dilakukan dari hulu ke hilir. Jangan hanya fokus pada genangan di wilayah hilir, sementara kawasan atas tidak disentuh. Diperlukan sistem serapan air yang memadai di wilayah hulu,” tandasnya.
Mengenai persoalan kemacetan, Ketua DPRD mengingatkan pentingnya kebijakan yang berbasis kajian ilmiah. “Setiap intervensi kebijakan harus didasarkan pada riset dan data yang valid. Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan, tetapi persoalan macet tetap tidak terselesaikan,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menekankan bahwa partisipasi publik dalam penyusunan APBD harus dijamin. “Pokok pikiran DPRD bukan sekadar formalitas. Itu adalah hasil serapan aspirasi dari masyarakat dan harus menjadi perhatian utama dalam proses perencanaan,” tutupnya. (el’s)
