Depok | Sketsa-online.com – Riuh di balik dinding birokrasi Pemkot Depok tak selalu lahir dari manuver politik atau gebrakan wacana publik. Kadang, ia muncul dari sosok yang tenang, jarang tampil di media, namun terus bekerja secara konsisten, membangun sedikit demi sedikit.
Nama Dadan Rustandi mencuat dalam bursa calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok 2025. Bukan karena baliho atau slogan kampanye, melainkan karena rekam jejak panjangnya sebagai birokrat teknis yang konsisten bekerja di balik layar.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat kuat. Di balik meja kerjanya, tumpukan dokumen program kawasan menjadi rutinitas.
Namun di lapangan, langkahnya lebih sering terlihat meninjau permukiman padat, berdialog dengan warga, menanggapi langsung persoalan drainase hingga rumah tidak layak huni.
Karier Dadan dimulai dari bawah. Sejak tahun 2003, ia bergabung di lingkungan Pemkot Depok sebagai staf pelaksana.
Latar belakang pendidikannya di bidang teknik dari Institut Teknologi Nasional (Itenas) Bandung, dipadukan dengan gelar magister administrasi publik, menjadi bekal yang terus ia asah dalam berbagai posisi struktural.
Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR (2019–2021), lalu dipercaya memimpin Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata).
Pengalaman itu memperluas pemahamannya terhadap dinamika kota, mulai dari infrastruktur, tata ruang, budaya, hingga kepemudaan.
Dadan dikenal tak banyak bicara, tapi selalu hadir saat dibutuhkan. Gaya kepemimpinannya lebih banyak diukur dari hasil ketimbang pernyataan.
Di Disrumkim, ia mendorong penataan kawasan berbasis partisipasi. Program rumah layak huni dijalankan melalui kolaborasi antara warga, komunitas, dan dinas teknis lainnya.
Di kalangan internal birokrasi, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan tidak berjarak dengan bawahannya. Dalam forum koordinasi, ia lebih banyak mendengarkan daripada menyela. Namun ketika diberi mandat, ia menjalankan tugas dengan cepat dan tepat.
Secara administratif, statusnya sebagai pejabat Eselon II.b dan golongan IV/c menjadikannya memenuhi syarat menduduki jabatan Sekda. Yang lebih penting, ia memahami alur kerja birokrasi secara menyeluruh dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan program.
Kondisi Kota Depok saat ini menghadapi tantangan besar. Ketimpangan infrastruktur, krisis pendidikan, dan tekanan urbanisasi membutuhkan figur Sekda yang mampu menggerakkan organisasi secara aktif, bukan hanya bekerja dari balik meja.
Sejumlah pihak menilai, sosok teknokrat yang mampu menjembatani lintas sektor akan menjadi keunggulan tersendiri.
Hingga kini, belum ada pernyataan langsung dari Dadan mengenai langkah politik atau administrasi selanjutnya. Namun, pembicaraan di kalangan birokrat dan internal pemerintahan mulai mengarah padanya.
Beberapa pihak meyakini, jika proses seleksi mempertimbangkan rekam jejak dan kontribusi nyata, peluangnya terbuka lebar.
Di tengah munculnya berbagai figur baru menjelang 2025, sosok seperti Dadan Rustandi menjadi pengecualian.
Ia tidak mengejar sorotan, tetapi dari jejak yang ia tinggalkan, banyak pihak percaya pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan, ketika stabilitas, integritas, dan kerja nyata menjadi prioritas utama. (el’s)
