Depok | Sketsa-online.com – Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu strategi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Untuk merealisasikannya, sinergi seluruh stakeholder sangat diperlukan, terutama di Kota Depok, Jawa Barat.
Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Kota Depok, H. Hamzah, di Cimpaeun, Tapos, Depok, pada Selasa (25/3/2025). Ia menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi UMKM, mulai dari pemasaran, tempat berjualan, hingga akses permodalan.
“Persoalan yang sering saya temui saat duduk di Komisi B DPRD Depok, khususnya dalam program Wirausaha Baru (WUB) dan UMKM Naik Kelas, adalah kesulitan pemasaran, keterbatasan tempat usaha, serta akses permodalan. Hal ini juga saya temui ketika menjadi narasumber dalam acara yang digelar DKUM,” jelas Hamzah.
Sebagai solusi, Hamzah menyebut bahwa subsidi bunga pinjaman tanpa agunan melalui kerja sama dengan Bank BJB telah berjalan. Selain itu, upaya pemasaran produk UMKM menjadi perhatian utama.
“Persoalan terbesar adalah bagaimana UMKM bisa memasarkan produknya dan memiliki tempat berjualan. Inilah yang tengah dirancang oleh Pak Supian dan Pak Chandra. Salah satu langkahnya adalah memanfaatkan aset pemerintah sebagai lokasi usaha UMKM,” paparnya.
Hamzah mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait pemanfaatan fasilitas umum (fasum) milik Pemkot Depok untuk dijadikan lokasi usaha UMKM. Saat ini, Dinas UMKM dan Bagian Aset sedang mendata aset-aset pemerintah yang bisa digunakan.
“UMKM nantinya akan memiliki lokasi khusus, satu blok atau bangunan yang memang disediakan untuk mereka. Mudah-mudahan bisa terealisasi pada 2026 atau 2027,” tambahnya.
Mengenai janji politik Supian – Chandra bukan sekadar gimik, Hamzah menegaskan bahwa pasangan Supian Suri – Chandra Rahmansyah berkomitmen penuh terhadap pemberdayaan UMKM, bukan hanya sekadar tagline politik. Salah satu langkah nyata yang diusulkan adalah memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membeli makanan dan minuman dari UMKM lokal.
“Bayangkan jika seluruh anggaran makan dan minum OPD di Kota Depok dialokasikan untuk membeli produk UMKM. Nilainya bisa mencapai miliaran rupiah setiap tahun. Tapi tentu saja, UMKM harus memenuhi syarat, seperti memiliki perizinan lengkap, sertifikasi halal, dan masuk dalam e-katalog,” ungkap Hamzah.
Selain itu, Pemkot Depok juga telah mengalokasikan anggaran untuk membiayai sertifikasi halal bagi UMKM. Sementara untuk permodalan, tetap berbasis pinjaman tanpa agunan dengan bunga ringan.
Hamzah menambahkan, dengan cermat ia pun menjelaskan bahwa strategi Supian – Chandra dalam memberdayakan UMKM mencakup penyediaan ruang usaha dan fasilitasi pemasaran, baik secara fisik maupun daring. Ia juga mendorong camat dan lurah untuk aktif mengakomodasi UMKM di wilayahnya masing-masing.
“Misalnya di Kecamatan Tapos, camat harus mendata UMKM yang ada dan mengarahkan anggaran makan minum OPD setempat untuk membeli dari mereka. Ini harus menjadi kebijakan terstruktur yang melibatkan seluruh perangkat daerah, tidak hanya dibebankan pada DKUM,” tandasnya.
Hamzah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa janji politik Supian – Chandra untuk menaikkan kelas UMKM akan terus diperjuangkan, termasuk dalam pembahasan anggaran di DPRD yang dijadwalkan pada Juni – Juli mendatang. (el’s)
