Depok | Sketsa Online – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah menuju konsep zero waste.
Salah satu langkah strategis yang kini memasuki tahap implementasi adalah pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) modern, yang ditargetkan mulai konstruksi pada Mei 2026 dan rampung sekitar Oktober hingga November 2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHK Kota Depok, Reni Siti Nuraeni, menegaskan bahwa pembangunan TPS modern bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan perubahan menyeluruh terhadap pola pengelolaan sampah di Kota Depok.
“Selama ini kita masih menggunakan pola kumpul, angkut, dan buang. Ke depan, kita ubah menjadi pilah, olah, dan manfaatkan. Artinya, sampah diselesaikan dari sumbernya, diproses di wilayah, dan hanya residunya yang masuk ke pengolahan akhir,” kata Reni saat diwawancarai di Lantai 5, Gedung Baleka 1, Pemkot Depok pada Kamis (2/4/26).
Ia menjelaskan, sistem baru ini dibangun melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pada tahap hulu, masyarakat menjadi aktor utama dengan melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, minimal menjadi dua kategori, yakni organik dan anorganik.
Sampah organik seperti sisa makanan dan daun didorong untuk diolah secara mandiri melalui komposting atau metode maggot. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan botol diarahkan ke bank sampah untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi.
Menurut Reni, kualitas pemilahan di tingkat rumah tangga sangat menentukan keberhasilan sistem secara keseluruhan.
“Secanggih apa pun teknologi yang kita gunakan, kalau sampahnya masih tercampur dan basah, hasilnya tidak akan optimal. Jadi kuncinya ada di masyarakat,” tegasnya.
Pada tahap menengah, DLHK mengoptimalkan peran Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang tersebar di berbagai wilayah. UPS berfungsi sebagai titik pengolahan awal untuk mengurangi volume sampah sebelum dikirim ke TPS modern.
Di UPS, sampah organik diolah menjadi kompos atau melalui metode maggot, sementara sampah residu yang tidak dapat diolah akan diteruskan ke fasilitas pengolahan skala besar. Namun, kapasitas UPS saat ini masih terbatas.
“Kalau pemilahan di hulu tidak maksimal, maka beban di UPS akan sangat berat. Karena itu, semua tahapan harus berjalan seimbang,” ujar Reni.
Selain pengolahan, sistem pengangkutan juga menjadi bagian penting dalam rantai pengelolaan. DLHK mulai menerapkan penjadwalan pengangkutan berdasarkan jenis sampah guna menjaga hasil pemilahan tetap terpisah hingga ke tahap pengolahan.
Di sisi lain, keterbatasan armada masih menjadi tantangan. Saat ini DLHK memiliki sekitar 100 unit truk dengan kapasitas 5 ton per unit, yang belum sebanding dengan volume sampah harian. Untuk mengatasinya, dilakukan optimalisasi ritasi pengangkutan hingga dua kali perjalanan serta penambahan armada secara bertahap.
Pada tahap hilir, TPS modern akan dibangun di kawasan TPA Cipayung sebagai pusat pengolahan utama. Fasilitas ini akan menggunakan teknologi untuk mengolah sampah dalam skala besar menjadi produk bernilai, seperti refuse-derived fuel (RDF) sebagai bahan bakar alternatif, dan produk turunan lainnya.
Dengan sistem ini, volume sampah yang selama ini dibuang ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Tak hanya itu, Pembangunan TPS modern dilakukan melalui skema kerja sama dengan pihak swasta. Seluruh investasi pembangunan dan teknologi ditanggung oleh mitra, sementara Pemerintah Kota Depok akan membayar jasa pengolahan atau tipping fee berdasarkan jumlah sampah yang berhasil diolah.
“Skema ini berbasis kinerja. Kita tidak mengeluarkan investasi awal, tetapi membayar sesuai layanan yang diberikan. Ini lebih efisien dan berkelanjutan,” jelas Reni.
Di sisi internal, DLHK juga melakukan pembenahan menyeluruh sebagai bagian dari kesiapan implementasi TPS modern. Langkah tersebut meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan sarana dan prasarana, penguatan manajemen, serta digitalisasi layanan agar pengelolaan sampah menjadi lebih transparan dan terukur.
Kemudian, DLHK mendorong adanya transfer pengetahuan dari pihak swasta kepada tenaga lokal, sehingga ke depan SDM daerah mampu mengoperasikan dan memahami teknologi pengolahan sampah secara mandiri.
Tantangan lain yang dihadapi adalah timbunan sampah lama di kawasan TPA yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Penanganannya tidak dilakukan secara instan, melainkan secara bertahap (kading) dengan pendekatan pengendalian dampak dan penataan area.
“Untuk sampah lama, kita selesaikan secara bertahap. Tidak bisa sekaligus, karena volumenya sangat besar. Yang penting kita kendalikan dulu dampaknya, sambil berjalan kita optimalkan pengolahan,” ujar Reni.
Langkah awal dilakukan melalui metode penutupan (capping) menggunakan tanah atau membran untuk mengurangi bau, mengendalikan emisi gas, serta meminimalkan dampak pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Penanganan lanjutan akan disesuaikan dengan kesiapan teknologi dan kapasitas pengolahan yang tersedia.
Ia menegaskan bahwa TPS modern akan difokuskan terlebih dahulu pada pengolahan sampah baru agar tidak menambah beban timbunan lama, sekaligus memastikan sistem ke depan lebih terkendali.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keberhasilan program zero waste tidak hanya bergantung pada pemerintah dan teknologi, tetapi juga pada keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha.
DLHK mendorong gerakan “warga ingatkan warga” sebagai upaya membangun kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah. Peran RT, RW, kader PKK, tokoh agama, hingga komunitas dinilai sangat penting dalam mengedukasi dan menggerakkan masyarakat di lingkungan masing-masing.
Selain itu, sektor swasta juga didorong untuk berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial (CSR), seperti penyediaan fasilitas pemilahan, edukasi masyarakat, hingga inovasi pengurangan sampah, termasuk pengelolaan botol plastik yang memiliki nilai ekonomi.
“Kalau ambil makanan, dihabiskan. Itu langkah sederhana, tapi dampaknya besar. Sampah makanan itu yang paling banyak,” kata Reni.
Menutup pernyataannya, Ia menegaskan, target zero waste bukan hal yang mustahil jika seluruh elemen bergerak bersama dan konsisten menjalankan perannya.
“Ini kerja bersama. Pemerintah punya keterbatasan, swasta harus ikut berperan, masyarakat juga harus berubah. Kalau semua berjalan, maka Depok bebas sampah bisa benar-benar terwujud,” tutupnya. (el’s)
 mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah menuju konsep zero waste. ){kind=link}