Menulis Bersama Perempuan Hebat, Ketua PSI Depok: untuk Politik yang Lebih Berkeadilan

Depok | Sketsa Online – Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Depok, St. Binton Nadapdap, S.Sos., M.M., M.H., menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan politik yang berkeadilan tidak dapat dilepaskan dari penguatan peran perempuan dalam sistem demokrasi.

Komitmen tersebut ia wujudkan melalui kolaborasi penulisan dua buku bersama Qonita Lutfiyah, Anggota DPRD Kota Depok tiga periode sekaligus Ketua Badan Kehormatan Dewan (BKD).

Binton menjelaskan bahwa gagasan penulisan buku lahir dari pengalaman empirisnya saat membangun struktur kepengurusan partai di tingkat kota. Setelah memutuskan pensiun dini dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan terjun penuh ke dunia politik, ia dipercaya memimpin DPD PSI Kota Depok.

Pada fase konsolidasi organisasi, ia dihadapkan pada ketentuan undang-undang dan aturan partai yang mensyaratkan keterwakilan minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan. Namun, menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar pemenuhan angka administratif.

“Saya menyadari bahwa 30 persen itu bukan hanya syarat administratif. Itu adalah amanat konstitusional dan moral. Perempuan bukan pelengkap struktur, melainkan kekuatan moral, sosial, dan intelektual yang sangat menentukan arah kebijakan publik,” ujarnya pada Jumat (27/2/26).

Ia mengungkapkan, dalam praktiknya banyak perempuan memiliki latar belakang pendidikan tinggi, kapasitas manajerial, hingga pengalaman kepemimpinan di berbagai sektor. Meski demikian, tidak sedikit yang masih ragu memasuki dunia politik karena citra politik yang keras, kompetitif, dan penuh dinamika.

“Banyak perempuan yang sebenarnya sangat kompeten, tetapi ada kekhawatiran terhadap stigma, tekanan publik, hingga kultur politik yang belum sepenuhnya ramah gender. Di situlah saya merasakan kegelisahan intelektual,” katanya.

Kegelisahan itu semakin menguat ketika ia menempuh pendidikan doktor (S3) di bidang hukum di Universitas Kristen Indonesia. Dalam proses akademik tersebut, ia merefleksikan relasi antara hukum, demokrasi, dan keadilan gender. Dari sana tumbuh keyakinan bahwa penguatan partisipasi perempuan dalam politik tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi juga harus dibangun lewat literasi dan kesadaran kolektif.

“Saya ingin menghadirkan pemikiran yang sistematis, bukan sekadar retorika. Politik harus memiliki fondasi etika dan perspektif keadilan. Tanpa itu, kebijakan publik akan cenderung bias dan tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan serta kelompok rentan,” tegasnya.

Momentum konkret kolaborasi terjadi ketika Binton menerima penghargaan sebagai Anggota DPRD Kota Depok Terbaik Tahun 2025 dari BKD. Pada kesempatan tersebut, ia menyerahkan buku karyanya berjudul Filsafat Ilmu kepada Qonita di ruang BKD DPRD Kota Depok. Pertemuan itu berkembang menjadi dialog mendalam mengenai urgensi menghadirkan karya ilmiah yang memperkuat posisi perempuan dalam sistem politik Indonesia.

Dalam pernyataan terbarunya, Binton menyampaikan apresiasi personal atas kolaborasi tersebut. Ia mengaku bersyukur dan bangga dapat menulis bersama Qonita, yang dinilainya sebagai sosok perempuan tangguh dengan kapasitas teruji di dunia politik dan akademik.

Menurutnya, Qonita merupakan anggota DPRD Kota Depok selama tiga periode, Ketua BKD, akademisi yang telah meraih gelar Doktor (S3), pendidik, sekaligus pengusaha.

“Sebuah kombinasi pengalaman, integritas, dan kepemimpinan yang utuh,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Ia menilai Qonita sebagai figur representatif perempuan dalam politik yang tidak hanya berbicara tentang pemberdayaan, tetapi juga menunjukkan konsistensi kiprah di ruang publik.

“Beliau bukan hanya menyuarakan pentingnya peran perempuan, tetapi membuktikannya melalui karya dan pengabdian nyata. Kolaborasi ini adalah pertemuan antara pengalaman lapangan dan refleksi akademik yang kami harapkan memberi kontribusi bagi penguatan demokrasi,” ujarnya.

Dari kesepahaman tersebut lahirlah dua buku berjudul Politik dan Wanita serta Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia. Kedua karya itu memuat refleksi pengalaman legislasi, dinamika partai politik, tantangan kaderisasi perempuan, hingga analisis sistem politik nasional dalam perspektif gender.

“Kami ingin menunjukkan bahwa perempuan harus menjadi subjek utama dalam proses pengambilan keputusan. Ketika perempuan terlibat secara substantif, kebijakan publik akan lebih humanis, berimbang, dan berpihak pada masa depan generasi bangsa,” katanya.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, politik ideal bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan ruang pengabdian yang harus diisi dengan empati, etika, dan integritas. Karena itu, kehadiran perempuan dalam struktur politik diyakini akan memperkaya perspektif sekaligus memperkuat kualitas demokrasi.

Buku tersebut juga memperoleh dukungan dari berbagai tokoh. Kata pengantar ditulis oleh Wiwik Sri Widiarty, dosen Binton pada Program S3 di Universitas Kristen Indonesia. Sementara kata sambutan diberikan oleh Grace Natalie, mantan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.

Dukungan tersebut dinilai sebagai energi moral bahwa perjuangan politik perempuan merupakan agenda lintas generasi dan lintas kepemimpinan.

Di akhir pernyataannya, Binton menegaskan bahwa penulisan dua buku tersebut merupakan bentuk tanggung jawab intelektual sekaligus komitmen politiknya sebagai wakil rakyat.

“Jika kita ingin demokrasi yang sehat dan berkeadilan, maka kepemimpinan perempuan bukan sekadar opsi, melainkan kebutuhan sistemik. Demokrasi yang inklusif hanya akan terwujud jika ruang-ruang pengambilan keputusan terbuka secara adil bagi perempuan,” pungkasnya.

Ia berharap buku tersebut menjadi energi intelektual dan moral bagi generasi muda, khususnya perempuan Indonesia, agar berani melangkah ke ruang-ruang strategis pengambilan keputusan.

“Demokrasi tidak akan matang tanpa keberanian perempuan untuk tampil dan memimpin. Jika kita sungguh-sungguh ingin membangun sistem politik yang adil, humanis, dan berorientasi masa depan, maka kepemimpinan perempuan adalah kebutuhan yang tak terelakkan dalam arsitektur demokrasi Indonesia,” tegasnya. (el’s)