Depok | Sketsa Online – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok menegaskan komitmennya mendorong investasi sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai target 8 persen.
Komitmen tersebut disampaikan dalam konsolidasi pra-pengukuhan pengurus masa bakti 2021–2026 di Balai Kota Depok, Kamis (12/2/2026). Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Supian Suri, unsur Forkopimda, tokoh agama, pelaku usaha, serta perwakilan organisasi masyarakat.
Ketua Kadin Kota Depok, Edmon Johan, menegaskan organisasinya siap mengambil peran aktif sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah.
“Kadin Kota Depok berkomitmen menjadi motor penggerak investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kami siap bersinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif serta menarik investor,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik yang dipaparkan dalam forum, pertumbuhan ekonomi Depok saat ini berada pada kisaran 5,4–5,5 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan tren positif, namun masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan melalui kolaborasi kuat antara pemerintah dan sektor swasta.
“Fokus kami bukan hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Edmon.
Untuk mewujudkan hal itu, ia menilai kepastian regulasi menjadi faktor kunci. Karena itu, pihaknya mendorong pembentukan Peraturan Daerah tentang investasi agar Depok memiliki daya saing lebih kuat dibanding daerah lain.
“Jika regulasi investasi jelas dan kuat, investor tidak akan ragu masuk. Ini kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” tegasnya.
Selain penguatan kebijakan, Kadin menyiapkan sejumlah program strategis terintegrasi, antara lain pengembangan destinasi wisata berbasis Sungai Ciliwung, revitalisasi pasar tradisional menjadi pusat perdagangan modern tanpa menghilangkan ruang bagi pelaku UMKM, serta program peningkatan kapasitas usaha kecil agar mampu naik kelas dan menembus pasar lebih luas.
Upaya penguatan ekonomi juga didukung gagasan pembenahan sektor transportasi. Edmon menilai modernisasi sistem angkutan umum terintegrasi penting untuk mengurangi kemacetan sekaligus meningkatkan efisiensi mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Konsep transportasi massal yang lebih tertata, terinspirasi dari sistem bus rapid transit, dinilai relevan diterapkan di Depok.
Ia juga mengusulkan pembentukan badan usaha milik daerah baru guna memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta menawarkan skema kerja sama investasi pemerintah dan swasta melalui pola build-operate-transfer (BOT) untuk memaksimalkan pemanfaatan aset daerah secara produktif.
Dalam aspek lingkungan dan infrastruktur, Edmon menyoroti pentingnya penyusunan cetak biru drainase kota sebagai langkah pencegahan banjir, sekaligus dukungan terhadap pengolahan sampah berbasis teknologi waste-to-energy demi mewujudkan kota yang bersih dan berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan ekonomi harus berjalan seiring pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.
Pada kesempatan yang sama, ia menjelaskan ketidakhadiran perwakilan Kadin Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Kadin Indonesia, Kadin provinsi tersebut disebut belum memiliki legal standing untuk melaksanakan pengukuhan atau pelantikan kepengurusan Kadin kabupaten/kota se-Jawa Barat.
“Meski demikian, kegiatan konsolidasi tetap dilaksanakan mengacu arahan salah satu wakil ketua Kadin pusat agar proses organisasi di tingkat daerah tetap berjalan dan keberlangsungan kelembagaan Kadin Depok terjaga secara administratif maupun organisatoris,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Edmon menegaskan seluruh langkah strategis yang dirancang bermuara pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Tujuan kami satu, membuka peluang usaha seluas-luasnya, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong kemajuan ekonomi yang dirasakan langsung oleh warga Depok,” tutupnya.




