Depok | Sketsa Online – Polemik Universal Health Coverage (UHC) seharusnya tidak direduksi menjadi perdebatan dangkal soal ada atau tidaknya anggaran. Penyederhanaan isu semacam ini bukan hanya keliru, tetapi juga berpotensi menyesatkan publik dan menimbulkan kecemasan yang tidak perlu, seolah akses layanan kesehatan tengah ditutup oleh negara.
Padahal, UHC pada dasarnya merupakan instrumen perlindungan sosial. Kebijakan ini bukan semata urusan anggaran dalam APBD, melainkan wujud tanggung jawab negara untuk menjamin hak kesehatan warga secara adil, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Depok, Turiman, S.E., menilai framing UHC sebagai persoalan fiskal semata merupakan narasi yang berbahaya. Menurutnya, narasi tersebut membangun kesan seolah pemerintah daerah menghentikan layanan kesehatan, padahal fakta di lapangan menunjukkan pelayanan tetap berjalan dan dapat diakses masyarakat.
“Kritik itu sah dalam demokrasi. Tapi ketika kritik dibangun di atas penyederhanaan yang menyesatkan, publik justru digiring pada kesimpulan yang keliru. Jangan bodohi publik,” tegas Turiman.
Ia menjelaskan bahwa UHC sejatinya menyangkut tata kelola kebijakan negara. Pemerintah dituntut merancang sistem jaminan kesehatan yang benar-benar melindungi kelompok paling rentan, tanpa mengorbankan keberlanjutan layanan kesehatan dalam jangka panjang.
“UHC bukan soal mau atau tidak mau, bukan pula soal berani atau tidak berani anggaran. Ini soal bagaimana negara bertanggung jawab mengelola kebijakan publik secara adil, terukur, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Turiman meluruskan anggapan bahwa penyesuaian skema jaminan kesehatan daerah dapat dimaknai sebagai penghapusan layanan. Ia menegaskan, tidak ada penutupan akses layanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit tetap melayani masyarakat, termasuk penanganan kasus medis gawat darurat yang secara hukum tidak boleh ditolak.
Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan yang diterima Komisi D DPRD Kota Depok, layanan kesehatan dasar di puskesmas dan rumah sakit daerah tetap berjalan normal. Penyesuaian yang dilakukan pemerintah daerah, kata Turiman, hanya menyangkut mekanisme administratif dan verifikasi agar program jaminan kesehatan benar-benar tepat sasaran.
“Di lapangan, layanan tetap berjalan. Yang disesuaikan adalah mekanismenya, supaya kebijakan tidak sembarangan, tetapi juga tidak menutup akses bagi warga yang membutuhkan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa verifikasi administratif bukan dimaksudkan untuk menyingkirkan warga miskin. Justru sebaliknya, verifikasi menjadi instrumen akuntabilitas agar bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Verifikasi itu bukan untuk menyingkirkan warga miskin, melainkan untuk memastikan negara hadir secara tepat dan bertanggung jawab,” katanya.
Lebih lanjut, Turiman menepis anggapan bahwa persoalan UHC semata-mata bersumber dari keterbatasan anggaran daerah. Dalam struktur APBD, sektor kesehatan tetap menjadi prioritas strategis. Namun demikian, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang.
“Kebijakan kesehatan tidak bisa hanya diukur dari besar kecilnya anggaran, tetapi dari seberapa kuat sistem itu dibangun dan seberapa lama sistem tersebut mampu melindungi warganya,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan media dan tokoh publik agar lebih berhati-hati menggunakan diksi sensasional tanpa konteks kebijakan yang utuh. Judul provokatif, menurutnya, berisiko menciptakan kepanikan semu dan menggerus kepercayaan publik terhadap layanan negara yang pada kenyataannya tetap berjalan.
DPRD Kota Depok, lanjut Turiman, tetap membuka ruang dialog, evaluasi, dan penyempurnaan kebijakan UHC. Namun kritik yang disampaikan harus berpijak pada data, fakta, dan pemahaman kebijakan yang utuh, bukan asumsi atau retorika yang menyederhanakan persoalan kompleks menjadi sekadar isu anggaran.
“Prinsipnya jelas tidak ada warga yang ditinggalkan, dan tidak ada satu pun kebijakan publik yang dijalankan tanpa tanggung jawab negara,” tutupnya. (el’s)
 tidak boleh direduksi menjadi perdebatan dangkal soal ada atau tidaknya anggaran.){kind=link}