Depok | Sketsa Online – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa penerima manfaat di wilayah Cilodong Sukamaju 02, Kota Depok, dihentikan sementara mulai Selasa (4/2/2026). Penghentian ini terjadi karena anggaran dari pemerintah pusat belum juga dicairkan, sehingga distribusi makanan bergizi tidak dapat dilanjutkan.
Informasi penghentian sementara tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Depok Cilodong Sukamaju 02. Surat itu ditujukan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat dan ditandatangani langsung oleh Kepala SPPG Cilodong Sukamaju 02, Rian Setiyawan, S.Kom.
Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pendistribusian makan bergizi gratis belum dapat dilanjutkan hingga waktu yang belum dapat ditentukan, sembari menunggu kepastian pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Pihak SPPG meminta seluruh sekolah penerima manfaat untuk memaklumi kondisi tersebut.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Kota Depok Komisi D, Turiman, mengaku heran atas terhentinya program MBG di wilayah tersebut. Ia menilai penghentian ini berpotensi berdampak langsung terhadap peserta didik, terutama pada pemenuhan kebutuhan gizi anak sekolah.
“Ini bisa berdampak langsung ke anak-anak. Sepengetahuan saya, ini baru pertama kali terjadi di Kota Depok,” ujar Turiman.
Turiman juga menduga adanya kemungkinan kendala administratif dalam proses pengajuan anggaran ke pusat, baik di tingkat daerah maupun pemerintah pusat.
“Bisa saja proposal ke BGN tidak tepat, atau bisa juga administrasi di BGN yang tidak cermat,” katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat pada Rabu (4/2/26).
Meski demikian, Turiman menegaskan bahwa program makan bergizi gratis tidak boleh berhenti terlalu lama, mengingat program tersebut menyangkut hak dasar anak dan merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional. Ia pun mendorong agar skema darurat segera diterapkan sebagai solusi sementara.
Salah satu opsi yang disampaikan Turiman adalah pengalihan distribusi MBG ke SPPG lain di wilayah terdekat, agar layanan tetap berjalan sambil menunggu pencairan anggaran dari pusat.
“Sepertinya bisa saja diisi oleh SPPG lain, tergantung koordinator kecamatannya yang mengatur,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat bergerak cepat dan tidak membiarkan persoalan administratif berlarut-larut hingga merugikan peserta didik. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar program MBG tetap berjalan dan tujuan pemenuhan gizi anak tidak terganggu.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian kapan anggaran dari pemerintah pusat akan dicairkan dan kapan Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Cilodong Sukamaju 02 kembali berjalan normal. (el’s)




