Depok | Sketsa Online – Memasuki usia ke-18, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berada pada fase kedewasaan politik yang menuntut tanggung jawab historis lebih besar. Gerindra tidak lagi semata hadir sebagai organisasi politik, melainkan sebagai kekuatan kebangsaan yang memikul mandat ideologis, etis, dan konstitusional.
Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 ini dimaknai sebagai titik transisi strategis dari ideologi perjuangan menuju pengembanan amanat kebangsaan.
Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Depok, H. Hamzah, menegaskan bahwa usia 18 tahun merupakan fase krusial yang menguji kematangan politik sebuah partai. Pada tahap ini, Gerindra tidak cukup dinilai dari narasi ideologis dan simbol perjuangan, melainkan dari kapasitasnya menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan, keberpihakan, serta kerja politik yang berdampak langsung bagi rakyat.
“Gerindra lahir dari ideologi perjuangan melawan ketimpangan dan ketidakadilan. Di usia ke-18 ini, perjuangan itu harus bertransformasi menjadi amanat kebangsaan tanggung jawab menjaga kedaulatan rakyat, memperkuat persatuan nasional, dan menghadirkan keadilan sosial secara konkret,” ujar H. Hamzah, pada Rabu (5/2/2026).
Ia menjelaskan, sejak awal berdiri Gerindra berpijak pada nilai nasionalisme, kedaulatan rakyat, serta keberpihakan kepada rakyat kecil yang sejalan dengan ideologi Pancasila. Nilai-nilai tersebut, bukan sekadar fondasi normatif, melainkan kompas moral yang harus menuntun setiap sikap dan keputusan politik.
“Ideologi harus hidup dalam kebijakan, sikap politik, dan keberanian membela kepentingan rakyat. Tanpa itu, perjuangan kehilangan legitimasi,” tegasnya.
Tak hanya itu, H. Hamzah menekankan bahwa ideologi perjuangan pada dasarnya mengandung konsekuensi etis, salah satunya adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Menurutnya, nasionalisme sejati tidak bertentangan dengan HAM, justru menjadikannya ukuran kedewasaan negara dalam menjalankan kekuasaan.
“Negara yang kuat adalah negara yang berani melindungi martabat warganya. HAM bukan agenda tambahan, melainkan bagian integral dari amanat kebangsaan,” ujarnya.
Dalam konteks daerah, Hamzah menilai politik lokal merupakan arena paling konkret untuk menguji konsistensi ideologi dan komitmen kebangsaan sebuah partai. Kota Depok, sebagai wilayah penyangga ibu kota sekaligus bagian dari wajah negara, memiliki posisi strategis dalam memastikan nilai perjuangan benar-benar hadir dalam kebijakan publik.
“Depok adalah cermin negara. Jika ideologi perjuangan dan penghormatan terhadap HAM hadir dalam kebijakan daerah, maka kontribusi terhadap bangsa tidak lagi simbolik, melainkan substantif,” katanya.
Memasuki usia ke-18, lanjut Hamzah, Gerindra dituntut memperkuat peran politiknya di daerah mulai dari pengawasan kebijakan publik, advokasi kepentingan masyarakat, hingga keberanian menyuarakan aspirasi rakyat dalam ruang-ruang pengambilan keputusan. Kerja politik daerah, menurutnya, merupakan perpanjangan langsung dari tanggung jawab kebangsaan di tingkat nasional.
Momentum HUT ke-18 ini juga menjadi ruang refleksi dan evaluasi menyeluruh atas perjalanan Gerindra, baik di tingkat nasional maupun daerah. Evaluasi tersebut mencakup capaian politik, konsistensi ideologis, serta kedekatan kader dengan denyut persoalan rakyat.
“Evaluasi adalah syarat kedewasaan politik. Tanpanya, perjuangan mudah kehilangan arah. Dengan evaluasi, ideologi justru menemukan relevansi dan kekuatannya kembali,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Hamzah turut mengapresiasi kepemimpinan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang dinilainya berhasil membawa Indonesia ke posisi terhormat di panggung global.
Terpilihnya Indonesia dengan Prabowo Subianto sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2026, disebutnya sebagai capaian strategis yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap kepemimpinan Indonesia.
“Dewan HAM PBB adalah forum paling sensitif dalam diplomasi global. Ketika Indonesia dipercaya memimpinnya, itu menunjukkan harapan dunia terhadap kepemimpinan yang menjunjung keadilan, kemanusiaan, dan martabat bangsa,” ujarnya.
Menurut Hamzah, posisi tersebut selaras dengan ideologi perjuangan Gerindra yang menempatkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM sebagai fondasi kebangsaan. Kepemimpinan Indonesia di forum HAM dunia menjadi manifestasi amanat kebangsaan dalam skala global.
“Kepercayaan dunia ini sekaligus menjadi tanggung jawab moral seluruh kader Gerindra dari pusat hingga daerah untuk menjaga arah perjuangan agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat,” tegasnya.
Dalam skala nasional, Hamzah menilai tantangan kebangsaan ke depan kian kompleks, mulai dari ketimpangan ekonomi, dinamika geopolitik global, hingga ancaman terhadap persatuan nasional. Kondisi tersebut menuntut kematangan ideologis dan tanggung jawab moral, bukan sekadar soliditas organisasi.
“Ideologi memberi arah, HAM memberi batas, dan amanat kebangsaan mengikat tanggung jawab,” tandasnya.
Menutup pernyataannya, Hamzah berharap HUT ke-18 Gerindra menjadi momentum penguatan peran partai di Kota Depok sebagai bagian integral dari perjuangan nasional menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan sejahtera.
“Dirgahayu ke-18 Partai Gerindra! Semoga ideologi perjuangan terus memberi arah, penghormatan terhadap HAM menjadi ukuran, dan amanat kebangsaan senantiasa dijaga demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia,” tutup H. Hamzah. (el’s)
 berada pada fase kedewasaan politik yang menuntut tanggung jawab .){kind=link}